Dorong Sistem Smart City dan Infrastruktur Pertanian

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Terhadap RAPBD 2018

66
DORONG PERCEPATAN : Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Tri Wahyuningsih saat membacakan pandangan umum fraksi untuk R APBD 2018. (HUMAS DPRD KAB MAGELANG)
DORONG PERCEPATAN : Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Tri Wahyuningsih saat membacakan pandangan umum fraksi untuk R APBD 2018. (HUMAS DPRD KAB MAGELANG)

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang terus mendorong percepatan pembangunan daerah, termasuk di APBD 2018. Program-program pembangunan harus mulai tersistem dan terorientasi dengan maksimal.

JURU bicara Fraksi PDI Perjuangan Tri Wahyuningsih mengatakan, Pemkab Magelang harus bisa berinovasi demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Karena selama ini, sepertinya masih banyak belum berubah dan mendapat penanganan yang serius.

“Seharusnya Pemda membuat peraturan yang lebih mudah, transparan dan cepat dengan konsep Smart City, sehingga akan banyak mendatangkan investor ke Kabupaten Magelang dan meningkatkan PAD Kabupaten Magelang,” katanya.

Sistem Smart City ini, katanya, juga akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan di berbagai program lain. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, sudah banyak pemerintah daerah yang sukses menerapkan sistem ini.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak percepatan pembangunan infrastruktur di bidang pertanian. Baik irigasi maupun jalan usaha tani guna menunjang tata niaga pertanian dan meningkatkan produksi pertanian.

Fraksi PDI Perjuangan berharap Dinas Pertanian mampu memberikan siteplan di sektor pertanian sesuai dengan kondisi sosial dan geografis di wilayah Kabupaten Magelang. Sebab sampai dengan sekarang, 70 persen masyarakat Kabupaten Magelang kehidupannya dalam sektor pertanian.

“Oleh karena itu perlu adanya suatu perencanaan komprehensif di bidang pertanian yang terkait dengan dinas-dinas yang lain khususnya berkaitan dengan alih fungsi lahan, jangan sampai lahan pertanian di Kabupaten Magelang terkonsentrasi pada segelintir pemodal dan mengabaikan masyarakat yang masih menggantungkan di sektor pertanian,” kata dia.

Fraksi PDI Perjuangan melihat sektor pertanian masih menggantungkan pembiayaan pada APBN. Padahal, Dinas Pertanian seharusnya mampu mengoptimalkan postur anggaran dalam APBD guna menunjang posisi peratanian sebagai sektor unggulan.

“Kami melihat bahwa prestasi kelompok tani di kabupaten Magelang itu karena adanya peran dari Dinas Pertanian dan kami sangat mengapresiasi akan hal itu. Namun Fraksi PDI Perjuangan berharap Dinas Pertanian tidak hanya bertumpu kepada kelompok tani yang berhasil, namun Dinas Pertanian juga harus memprioritaskan kelembagaan pertanian dalam mengembangkan, menguatkan dan memaksimalkan dalam pemberdayaan kelompok tani yang mayoritas belum berkembang,” kata dia.

Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan sejauh mana Dinas Pertanian hadir di dalam perlindungan tata niaga sektor pertanian. Mengingat selama ini, ketika musim panen tiba, petani selalu saja tidak diuntungkan dengan mekanisme pasar, karena setiap kali panen, harga selalu rendah.

Terkait dengan Penyuluh Pertanian yang dulu Tenaga Harian Lepas (THL) dengan gaji 10 bulan, mulai tahun 2018 akan diangkat menjadi . Apakah ada kemungkinan juga dari tenaga pendidik dan tenaga medis untuk mendapatkan hak yang sama menjadi pegawai ASN.

“Fraksi PDI Perjuangan juga berharap profesi bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Pemerintah hendaknya ditempatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing personel sehingga akan didapatkan standar kinerja yang baik, mengingat selama ini masih banyak ditemukan penempatan yang tidak sesuai dengan profesinya. Hal ini tentunya akan menghambat percepatan pencapaian program pada masing-masing OPD,” kata dia.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar memiliki perhatian yang lebih kepada desa. Salah satunya melalui penataan kebijakan tentang desa, baik regulasi maupun anggaran desa, juga penataan program dan kegiatan. Tujuannya agar orientasinya untuk peningkatan kemandirian desa dan peningkatan kemampuan dalam manajemen keuangan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata. Mengingat pemda memiliki otoritas yang sangat luas dalam pariwisata. “Pemda harusnya memaksimalkan kunjungan wisata dan destinasi wisata di Kabupaten Magelang sehingga pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan anggaran daerah,” kata dia. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here