Asal Harta Pejabat Harus Jelas

144
LAPORKAN HARTA: Wali Kota Yuliyanto dan Wakil Wali Kota Muh Haris mengikuti penjelasan cara melaporkan harta kekayaan lewat e-LHKPN. (IST)
LAPORKAN HARTA: Wali Kota Yuliyanto dan Wakil Wali Kota Muh Haris mengikuti penjelasan cara melaporkan harta kekayaan lewat e-LHKPN. (IST)

SALATIGA – Harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara negara haruslah jelas asal usulnya. Pejabat penyelenggara negara juga tidak boleh menyembunyikan harta kekayaan. Semua harta kekayaan wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan ini disampaikan oleh Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Budi Martono saat memberikan materi dalam sosialisasi Pengisian Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) di Ruang Multimedia SMK N 2 Salatiga, Selasa (7/11). Ia menjelaskan, pelaporan harya kekayaan pejabat penyelenggara negara sekarang jadi lebih mudah dengan e-LHKPN, atau laporan harta secara elektronik. “Meskipun penyampaian laporan harta kekayaan menjadi mudah, namun harus dipastikan kejelasan sumber harta tersebut,”  kata Budi Martono.

Budi mengatakan, terhitung sejak 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN. Hal ini  sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK No.08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Salatiga Yuliyanto dan Wakil Wali Kota Muh Haris turut serta mengisi e-LHKPN dengan panduan dari tim sosialisasi. “Kemudahan ini haruslah mendapatkan apresiasi, salah satunya dengan kepatuhan para pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaan, agar amanat undang-undang dapat dilaksanakan,” ujar Yuliyanto.

Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Kota Salatiga Kurnia Hardjanti. Ia berharap, dengan sosialisasi ini akan meningkatkan pemahaman tentang pengisian e-LHKPN. (sas/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here