Waspada Premanisme Politik

130

MAGELANG – Pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) 2018 dan dilanjutkan dengan pemilihan legislatif (pileg) serta pemilihan presiden (pilpres) 2019 rawan terjadi konflik. Untuk itu, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) namun juga semua pihak, termasuk media.

“Potensi konflik pemilu, seperti mobilisasi massa atas nama etnik, agama, daerah dan darah. Konflik kampanye black campaign antara pasangan calon dan caleg,” kata akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Sunny Ummul Firdaus, Senin (6/11) usai Sosialisasi Pengawas Partisipatif dalam Pilgub 2018, DPRD, DPR, DPD dan Pilpres 2019 di Hotel Atria Magelang.

Sunny berpendapat, potensi konflik lainnya yaitu premanisme politik dan pemaksaan kehendak, konflik kecurangan penghitungan suara serta konflik karena perbedaan penafsiran terhadap UU pemilu. “Premanisme politik terjadi pada pemilu di beberapa daerah. Potensi konflik ini harus diketahui masyarakat, sebagai orang yang terlibat dalam pemilu,” tandas Sunny.

Ketua Panwaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu Andayaningsih mengatakan, Panwaslu sengaja mengundang beberapa pihak dengan harapan bisa ikut berperan aktif dalam proses pengawasan pemilu. Mahasiswa, tokoh masyarakat, akademisi, dan para warga difabel diharapkan bisa aktif dalam pengawas partisipatif. “Semakin banyak peserta, akan semakin banyak pengawas eksternal yang membantu tugas pengawasan,” kata Yayuk. (cr3/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here