Terkendala Batas Wilayah Kota

Perubahan Perda RTRW Magelang

179
Budi Prayitno (IST).
Budi Prayitno (IST).

MAGELANG—Rencana DPRD Kota Magelang untuk merevisi dan membuat perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menemui kendala. Sebab, perubahan Perda tersebut mencakup pula detail wilayah perbatasan. Padahal, hingga kini polemik terkait perbatasan Kota Magelang belum tuntas.

“Jika masalah perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang belum selesai, sulit rasanya melakukan penyesuaian. Kami sadari, untuk Raperda RTRW agak sulit dibanding Raperda lain yang sudah dibahas,” kata Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, kepada sejumlah wartawan, Senin (6/11) kemarin.

Budi menjelaskan, soal perbatasan menjadi salah satu syarat penting untuk melakukan revisi Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW di Kota Magelang tahun 2011-2031. Udi—panggilan intim Budi Prayitno—mengatakan, perbatasan menjadi sangat krusial dan penting, karena menyangkut proses rencana detail tata ruang kabupaten/kota (RDTR).

“Proses perizinan penetapan detail tata ruang dalam kawasan perbatasan pun erat kaitannya dengan kewilayahan daerah bersangkutan.” Semisal, kata Udi, ada bangunan di daerah perbatasan, maka bangunan itu menjadi wewenang siapa, untuk mengeluarkan perizinan. “Maka, harus jelas dulu, baru nanti bisa diketok untuk disahkan menjadi regulasi baru.”

Udi menyampaikan, permasalahan perbatasan hingga kini masih tarik ulur.

Padahal, revisi Perda RTRW mendesak dibutuhkan, untuk bisa memetakan wilayah di Kota Magelang. “Jika semua aspek dalam penyusunan Perda Perubahan RTRW sudah terpenuhi, namun soal batas kawasan perbatasan belum beres, maka perubahan Perda tidak akan bisa dilanjutkan,” kata Udi.

Sebab, lanjut dia, pasti akan ada suatu persetujuan yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) jika syarat kesepakatan antarperbatasan sudah selesai. “Karena persetujuan dari BIG juga menentukan.”

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, Pemkot Magelang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) mengusulkan adanya perubahan payung hukum penataan ruang dan wilayah. Revisi tersebut cukup penting, mengingat pertumbuhan kota yang terus berkembang.

Plt Kepala DPU-PR Kota Magelang, Ch Yonas Nusantrawan Bolla mengatakan, perubahan dinamika yang terjadi meliputi banyaknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Seperti zona industri menjadi pergudangan/perdagangan, dan jasa. Kemudian, penetapan Universitas Tidar (Untidar) sebagai universitas negeri dan kedudukan Kota Magelang sebagai pusat kegiatan wilayah. (cr3/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here