Pengawasan Harus Diimbangi Kemudahan Pelaporan

159

UNGARAN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilgub Jateng juga harus diimbangi dengan mudahnya pelaporan pengawasan partisipatif. Hal itu dikatakan oleh Mantan Ketua Bawaslu Jateng, Juhana saat menjadi pembicara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di The Wujil Resort Ungaran, Senin (6/11).

Menurut Juhana saat ini peran pengawas partisipatif telah diberikan ruang yang luas. Hal tersebut tercermin dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Jajaran pengawas Pemilu perlu konsen ketika sosialisasi dan ketika melaksanakan pengawasan. Intinya kemudahan mekanisme pelaporan harus diwujudkan,” katanya.

Mudahnya akses untuk melakukan pelaporan hasil pengawasan, diharapkan masyarakat tidak merasa direpotkan ketika hendak lapor. Hal itu akan berdampak dimana laporan kepada pengawas pemilu akan lebih mudah mengalir apabila ditemukan sebuah pelanggaran dalam Pilgub. Meski begitu, dalam pengawasan partisipatif oleh masyarakat juga harus didasari pemahaman ketentuan.“Diantaranya yaitu ketentuan syarat formil dan syarat materiil,” katanya.

Menurut Juhana, saat ini pengawas pemilu sudah memberikan akses yang terbuka kepada pengawas partisipati untuk memberikan pelaporan terkait temuan adanya pelanggaran dilapangan.“Bentuknya dengan call centre atau bisa juga dengan aplikasi tertentu yang dibangun pengawas Pemilu,” tuturnya.

Menurutnya, dalam hal pengawasan yang paling mendasar yaitu masyarakat. Selain sebagai pemberi suara, masyarakat memiliki peran sebagai pengawas di dalam pelaksanaan setiap pemilu tak terkecuali Pilgub Jateng. Dimana Pilgub Jateng merupakan pesta demokrasi yang akan digelar pada 2018 mendatang.

“Karena masih ada kendala bahwa jumlah pengawas yang terbatas. Di tingkat Desa/Kelurahan hanya ada satu dan Kecamatan ada tiga orang pengawas, sementara potensi pelanggarannya cukup terbuka,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, selain pelajar dan mahasiswa, ikut dihadirkan pula unsur perwakilan organisasi massa serta perwakilan masyarakat disabilitas. Salah satu peserta sosialisasi dari unsur masyarakat disabilitas yang juga Ketua Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Semarang, Slamet Riyadi.

Slamet mengatakan ketika harus memilih dengan kuota kecil pihaknya mengaku tidak bermasalah dengan alat bantu pencoblosan bagi pemilih tuna netra.“Dengan itu, tanpa didampingi oleh siapapun kita bisa,” ujarnya.

Dalam hal ini kesulitan yang kerap terjadi dilapangan yaitu ketika memilih wakil rakyat dengan jumlah ratusan, bahkan jumlah partai yang banyak selama ini tidak ada bantu yang memandu tentang itu.

Dengan adanya kesulitan tadi, menurutnya, itu yang menjadikan warga disabilitas dan pemilih tuna netra tidak hadir dalam Pemilu. “Maka sudah selayaknya, penyelenggara Pemilu memikirkan hal itu,” ujarnya. (ewb/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here