Pencipta Metode Cepat Baca Alquraan Ajukan PK

127

SEMARANG– Merasa menemukan bukti baru, Fakhturudin, pencipta metode belajar cepat membaca Alquran yang sudah didudukkan sebagai terpidana korupsi langsung ajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang sudah menjatuhkan pidana kepadanya selama 1 tahun penjara, hanya karena meminjam uang desa sebesar Rp 7,3 juta kepada Dalhar.

Kuasa hukum Fakhturudin, Andi Dwi Oktavian mengatakan, sengaja mengajukan PK karena adanya novum surat pengangkatan Dalhar sebagai Yang Menjalankan Tugas (Ymt) Sekdes dan surat pengangkatan Hamzah sebagai bendahara desa.

Menurutnya, terkait tuduhan penggunaan uang Rp 7,3juta tersebut, sesuai dengan dakwaan bahwa Fahrudin meminjam kepada saudara Dalhar adalah uang desa, padahal sesuai dengan bukti baru Dalhar bukan sebagai bendara desa, pasalnya ketika Fahrudin meminjam uang kepada Dalhar adalah uang pribadi bukan uang desa.

Andi mengatakan, sesuai dengan keterangan dalam sidang pembuktian PK Dalhar dalam memerikan keteranganya Fahrudin meminjam uang desa dalam tingkat penyidikan di kepolisian, di kejaksaan dan di dalam persidangan di pengadilan Tipikor adalah adanya paksaan dari Tahlilul Ubet yang mana adalah sebagai kepala desa pada saat itu.

“Jadi dalam perkara ini ada kriminalisasi kepada Fahrudin, dalam PK ini kami ingin mencari keadalian dalam dunia peradilan ini semoga majelis hakim dapat mengabulkan permohonan ini,”kata Andi dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

Kuasa hukum Fahrudin lainnya, Sobirin menambahkan, bahwa tidak ada peminjaman uang desa dari Fahrudin, melainkan yang ada hanyalah pinjam meminjam pribadi antara Fahrudin dengan Dalhar.

“Apalagi Fahrudin juga masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan syiar agama islam dalam mengajar Alquran dengan cepat, sehingga kami berharap hakim bisa mempertimbangkannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Fahrudin divonis Pengadilan Tipikor Semarang selama 1 tahun penjara dan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7,3juta dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 5ribu. Kemudian dalam putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jateng dikuatkan sama halnya saat dikasasi MA. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here