Gratiskan Biaya Sekolah Swasta

Khusus Siswa Miskin dan Berprestasi

125

SEMARANG – Kabar gembira bagi warga Kota Semarang yang memiliki anak yang duduk di bangku SD dan SMP swasta. Pada 2018 mendatang, Pemkot Semarang akan membantu operasional biaya pendidikan gratis bagi siswa miskin di SD dan SMP swasta. Selain itu juga disediakan beasiswa bagi semua siswa SMA-SMK miskin di Kota Semarang.  Beasiswa ini juga berlaku bagi siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Madrasah Aliyah (MA). Sebab, beasiswa ini diharapkan mem-back up semua warga miskin di Kota Semarang agar tidak putus sekolah.

Usulan program bantuan pendidikan gratis SD-SMP swasta dan beasiswa siswa miskin tersebut telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (6/11). Pada APBD 2018, pemkot menggelontorkan anggaran ke Dinas Pendidikan Kota Semarang mencapai Rp 400 miliar.

“Pemerintah Kota Semarang berniat untuk menggratiskan siswa miskin SD maupun SMP negeri, termasuk swasta. Bahkan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mendapatkan fasilitas beasiswa bagi siswa miskin,” ungkap Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kemarin.

Supriyadi mengatakan, sebetulnya pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng. Tetapi Pemkot Semarang membantu untuk beasiswa miskin bagi siswa SMA di Kota Atlas.

“Jangan sampai melihat ada warga miskin tidak bisa sekolah. Semua warga di Kota Semarang berhak mendapatkan fasilitas gratis itu selama memenuhi syarat, baik untuk kesehatan gratis maupun pendidikan gratis. Anggaran kesehatan gratis di angka Rp 75 miliar. Tentunya kalau nanti masih kurang bisa ditambah di anggaran perubahan,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, mengatakan, untuk SD hingga SMP Negeri di Kota Semarang, yakni program sekolah 9 tahun sudah gratis sejak dahulu.

“Hanya saja problemnya saat ini masih ada sebagian anak-anak kita di sekolah swasta yang orang tuanya belum mampu. Kalau di sekolah negeri tidak ada yang bayar dari dulu. Nah, pemkot memberikan anggaran untuk pendamping operasional sekolah swasta untuk membantu siswa miskin. Prinsipnya siswa miskin di Kota Semarang jangan sampai putus sekolah karena tidak mampu membayar,” terangnya.

Nantinya, kata Bunyamin, penerima bantuan operasional ini adalah sekolah swasta yang memiliki siswa miskin tersebut. “Ini seperti dana BOS dari pusat. Selain memberikan operasional, juga disediakan beasiswa bagi warga miskin. Ini menjadi perhatian Pemkot Semarang terhadap problematika mengenai bagaimana solusi terhadap siswa miskin di sekolah swasta? Nah, tahun ini dianggarkan supaya warga miskin di sekolah swasta di Kota Semarang biar tidak terbebani. Arah pemikirannya seperti itu,” terangnya.

Sedangkan untuk siswa SMA-SMK diberikan bantuan beasiswa miskin. Masing-masing per anak per tahun Rp 1,2 juta.  “Untuk beasiswa ini juga diperuntukkan bagi siswa miskin di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Madrasah Aliyah (MA). Beasiswa ini diperuntukkan bagi semua warga miskin di Kota Semarang. Pemerintah kan berkewajiban agar tidak ada warga miskin di Kota Semarang putus sekolah,” tandasnya.

Sementara itu, Rapat Paripurna kemarin dengan agenda mendengarkan Nota Keuangan Wali Kota Semarang untuk APBD Murni 2018. “APBD Kota Semarang 2018 senilai Rp 4,8 triliun. PAD Kota Semarang juga mengalami peningkatan secara signifikan. Tentunya kami mengapresiasi,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyatakan, pihaknya segera membahas APBD Kota Semarang 2018 tersebut. Tahap selanjutnya akan segera dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) untuk menentukan pagu anggaran belanja, pendapatan, pembiayaan, maupun belanja hibah dan bansos.

“Setelah itu, kami membahas di komisi-komisi terkait teknis masing-masing mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penetapan Anggaran Murni 2018, setelah itu dibanggarkan kedua dan diparipurnakan untuk disahkan,” terangnya.

Tahap selanjutnya, kata Supriyadi, segera disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk dikoreksi dan dievaluasi. “Kurang lebih satu minggu kemudian, kembali diserahkan apakah ada revisi dari gubernur atau tidak. Apabila telah disetujui, selanjutnya dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar segera ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing. Targetnya, Januari harus sudah terealisasi. Kami berharap Desember sudah ada persiapan lelang, terutama untuk kegiatan yang nilainya besar. Karena memerlukan persiapan lelang yang sangat panjang,” ujarnya.

Supriyadi tidak mau pelaksanaan kegiatan di Kota Semarang molor seperti halnya pada 2017. “Saya kira kalau persiapannya matang sejak Desember ini tentunya awal Januari 2018 sudah bisa dilakukan realisasi kegiatan di Kota Semarang. Pengesahan sendiri targetnya akhir November sudah selesai. Desember sudah muncul Perwal. Januari, semua kegiatan yang diusulkan di APBD sudah bisa terlaksana,” katanya.

Mengenai usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Semarang, Supriyadi menilai tidak ada hal yang patut dicurigai. “Saya kira semuanya masih wajar-wajar saja. Memang belanja infrastruktur cukup banyak, tapi masih wajar. Termasuk ada penganggaran layanan kesehatan gratis melalui program UHC dan pendidikan gratis tersebut,” bebernya.

Sedangkan untuk infrastruktur, lanjut Supriyadi, untuk penanganan beberapa normalisasi sungai. Di antaranya, normalisasi Sungai Bringin, Sungai Sringin dan Kali Babon. “Ini sebagai upaya penanganan rob dan banjir,” katanya.  (amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here