Apindo Dorong Pengupahan Sesuai PP

148

SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap angka pengupahan tahun 2018 mendatang dapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Peraturan ini dinilai cukup sehat baik bagi pekerja maupun pelaku usaha.

Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan, pengupahan tahun 2018 diharapkan benar-benar konsekuen diterapkan sesuai peraturan. Artinya, jangan ditambah atau dikurangi baik oleh bupati/wali kota atau gubernur.

“Kami harapkan demikian, karena pada tahun 2017 belum konsekuen dilaksanakan, masih ada kabupaten/kota yang menerapkan di atas angka yang sudah ditetapkan. Padahal, aturan ini sudah dikeluarkan dari tahun 2015, mestinya tahun berikutnya sudah dilaksanakan,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, sistem penentuan upah berdasarkan peraturan pemerintah tersebut cukup ideal. Karena dari segi buruh, mereka tetap mendapat kompensasi akan inflasi serta merasakan pertumbuhan ekonomi.

“Karena itu kami berkomitmen berusaha maksimal agar semua perusahaan dapat melaksanakan ketentuhan upah minimum ini, karena dapat meningkatkan kesejahteraan buruh,” ujarnya.

Sedangkan bagi pelaku usaha, upah minimum yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut masih dapat dilaksanakan, selama tidak dinaikkan oleh pemimpin daerah. Dengan demikian, dunia usaha di Jawa Tengah memiliki daya saing yang meningkat.

“Saat ini dunia usaha bergerak dalam satu kompetisi global. Masing-masing negara berusaha meningkatkan efisiensi, terlebih sekarang pertumbuhan ekonomi agak melambat, termasuk perekonomian mitra-mitra dagang kita. Dengan demikian, kita harapkan daya saing kita ini masih tetap bisa terjaga meskipun margin keuntungan sekarang berada pada level yang tidak terlalu tinggi,” ujarnya. (dna/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here