Hak Pejalan Kaki Direbut Iklan Komersil

131
DIREBUT IKLAN : JPO di Jalan Sugiyopranoto ini jarang digunakan masyarakat, namun keberadaannya direbut iklan komersial (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DIREBUT IKLAN : JPO di Jalan Sugiyopranoto ini jarang digunakan masyarakat, namun keberadaannya direbut iklan komersial (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG).

INFRASTRUKTUR Jembatan Penyeberangan Jalan (JPO) di Kota Semarang, sejauh ini kerap luput dari perhatian. Hampir semua JPO yang ada di Kota Lumpia ini, dalam kondisi tak terkelola dengan baik dan tidak berfungsi maksimal. Sebab, JPO tersebut dibangun begitu saja dan terkesan tanpa memerhatikan kebutuhan masyarakat.

Bahkan menyulitkan bagi pejalan kaki lanjut usia (lansia), tak tersedia fasilitas penyandang disabilitas maupun bagi pejalan kaki pembawa barang banyak. Aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan JPO masih jauh dari harapan, untuk menjadi kota yang ramah dan humanis. Di sisi lain, JPO sangat diperlukan mengingat volume lalu lintas kendaraaan di Kota Semarang semakin tinggi. Selain itu volume pejalan kaki juga semakin banyak.

Tetapi fakta di lapangan berbeda, sebab fasilitas JPO yang sudah ada tidak dikelola dengan baik. Justru hak pejalan kaki semakin direbut oleh kepentingan bisnis. Keberadaan JPO kerap disalahgunakan untuk kepentingan iklan reklame komersil. Pemerintah seolah-olah hanya kejar setoran untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belaka, sedangkan hak-hak masyarakat pejalan kaki untuk mendapatkan jaminan dan fasilitas keamanan, keselamatan dan kenyamanan, cenderung terabaikan.

Pengamatan di tiga titik JPO di Jalan Mgr Soegiyopronoto, Jalan Pandanaran dan Pasar Karangayu, misalnya. Tampak minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas JPO tersebut terbilang minim. Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Semarang, hanya di JPO Pasar Karangayu yang terlihat masih aktif dimanfaatkan banyak penyeberang jalan. Barangkali memang titik keberadaan JPO, karena berdekatan dengan keramaian, yakni pasar. Sedangkan di sejumlah titik lain, tampak sepi. Sayangnya, kondisi JPO di Pasar Karangayu tak terawat dengan baik.

“JPO seharusnya didesain secara humanis. Bayangkan saja, tangganya saja sangat tinggi seperti ini. Kasihan pejalan kaki yang lanjut usia, takutnya terpeleset,” kata salah satu warga, Zaenudin, 45, dimintai komentar oleh Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (5/11) kemarin.

Dikatakannya, idealnya tangga JPO didesain agak mendatar. Disediakan fasilitas bagi pejalan kaki usia lanjut, misalnya pegangan yang aman. Selain itu perlu fasilitas untuk pejalan kaki bagi penyandang difabel. “Kalau ada orang bawa kursi roda, bisa menyeberang di JPO ini nggak? Orang bawa barang, misalnya koper besar, kesulitan menyeberang di JPO ini nggak? Kan begitu pertanyaannya. Syukur-syukur ada fasilitas jalur untuk sepeda onthel,” katanya.

Hal seperti itu, kata dia, sejauh ini masih jauh dari harapan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya ada di JPO, tidak terpenuhi. “Justru saya sedih manakala melihat JPO dibangun megah, hanya digunakan untuk kepentingan iklan. JPO malah digunakan untuk memasang reklame, baliho dan seterusnya. Mestinya JPO untuk menyeberangan orang, tapi malah disalahgunakan untuk memasang baliho ataupun reklame. Itu namanya pemerintah ditunggangi kepentingan pengusaha,” katanya.

Selain itu, JPO idealnya dibangun di jalan bebas hambatan, di daerah perkotaan, kawasan industri, arena olah raga, sekolah, kampus, maupun jalan arteri utama. Rata-rata JPO yang dibangun di Kota Semarang tidak berfungsi maksimal. Sebab, di bawah jembatan penyeberangan tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas pagar. “Ya kalau tidak ada pagarnya, pejalan kaki tentu pilih menyeberang di bawah dong. Masyarakat tentu memilih yang termudah, tercepat dan praktis. Menurut saya, boleh saja dimanfaatkan untuk reklame selama hak dan kebutuhan pejalan kaki tidak terabaikan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Muhammad Khadik mengatakan bahwa pada prinsipnya kami melengkapi dan memasilitasi keamanan bagi para penyeberang jalan, yakni dengan membuat jembatan penyeberangan orang (JPO), dan pembuatan zebra cross. “Kami mengimbau kepada masyarakat penyeberang jalan agar bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Kalau memang di situ ada JPO, ya manfaatkan JPO itu. Kalau misalnya ada zebra cross ya manfaatkan sebaik-baiknya. Kami juga mengimbau kepada pengendara, tolong untuk bisa menghormati para penyebarang jalan,” katanya.

Terkait dengan beberapa ruang yang belum ada fasilitas penyeberangan, pihaknya akan mengupayakan baik JPO maupun zebra cross. “Apabila wilayah tersebut masuk kewenangan Dishub Kota Semarang akan kami upayakan. Termasuk jalan yang masuk wilayah kewenangan pemerintah pusat. Misalnya di Jalan Jatingaleh, kami akan memasilitasi dengan pemerintah pusat, karena Jalan Jatingaleh merupakan kewenangan pemerintah pusat. Misalnya dengan cara mengusulkan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Mengenai belum adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas, maupun kebutuhan penyeberang lanjut usia, Khadik menjelaskan, bahwa pemerintah kota sebetulnya telah memikirkan fasilitas tersebut. Seperti fasilitas di trotoar dengan memberikan inline untuk penyandang disabilitas. Lantai yang dibuat untuk mengarahkan supaya tidak tersesat, ada jalurnya. Untuk JPO sementara memang belum ada. Tetapi ke depan arahnya juga ke sana. Karena untuk JPO memang lokasinya naik ke atas. “Lha ini yang secara teknis kami masih agak kesulitan. Berbeda dengan fasilitas lain seperti di dalam Bus Rapid Transit (BRT) sudah dilengkapi. Kursi roda bisa masuk di dalam bus, di dalam bus pun juga ada tempat khusus untuk kursi roda. Semua memang perlu bertahap dengan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya.

Soal reklame, Khadik menjelaskan, sesuai dengan ketentuan aturan, hal itu diperbolehkan. Bahkan pihaknya juga bekerjasama dengan pihak ketiga, karena kemampuan anggaran Pemkot Semarang terbatas. “Untuk membangun Semarang menjadi lebih baik, kalau hanya mengandalkan APBD tentu saja bisa ketinggalan dengan kota lain. Maka dari itu, kami menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama. Misalnya melibatkan swasta untuk membangun JPO, dengan kompensasi, mereka bisa memasang iklan di JPO tersebut. Iklan tersebut tetap kena pajak reklame. Istilahnya itu kerjasama yang saling menguntungkan. Sepanjang iklannya itu sesuai ketentuan aturan, saya pikir tidak ada masalah,” katanya. (amu/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here