Dorong Dukungan Program Madrasah dan Kurangi SiLPA

Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang atas RAPBD 2018

147
BERI MASUKAN: Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang memberikan sejumlah masukan terhadap pelaksanaan kegiatan di APBD 2018 kepada Pemkab Magelang agar lebih baik dan tepat sasaran (HUMAS DPRD KAB. MAGELANG).
BERI MASUKAN: Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang memberikan sejumlah masukan terhadap pelaksanaan kegiatan di APBD 2018 kepada Pemkab Magelang agar lebih baik dan tepat sasaran (HUMAS DPRD KAB. MAGELANG).

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang memberikan sejumlah pandangan terhadap rencana pelaksanaan APBD 2018.

BEBERAPA di antaranya, terkait harapan agar Pemkab Magelang memperhatikan pendidikan di sektor madrasah, di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Juga mendorong supaya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang setiap tahun masih besar, segera dioptimalkan pelaksanaannya.

Juru Bicara FPKB, Kaswadi, menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan suatu instrumen utama kebijakan publik. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah melakukan pencermatan, kata dia, ada beberapa poin yang ingin disampaikan kepada Pemkab Magelang. Di antaranya, mendorong Pemkab Magelang mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan Islam. Baik madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren dan pendidikan non-Islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian intergral pendidikan nasional.

“Menurut kami, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah, dengan mempedomani pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasannya, pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang– undangan lain di bidang hibah,” beber Kaswadi.

Kaswadi mengatakan, mengacu hal di atas, FPKB berharap ada program yang lebih banyak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk memberikan dukungan pendanaan pada sektor pendidikan di bawah binaan lingkungan Kementerian Agama. Mengingat, kegiatan pendidikan madrasah sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai akidah keagamaan dan norma. “FPKB menilai, keberadaan madrasah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk mendasari generasi penerus bangsa dengan ajaran agama yang kuat dan akhlak serta moral,” paparnya.

Tidak hanya itu, FPKB juga menyoroti anggaran pendapatan dalam APBD TA 2018 sebesar Rp 2,3 triliun. Jika melihat target pendapatan TA 2018 dalam RPJMD sebesar 2,26 trilun, ada selisih yang sangat jauh. “Di mana target pendapatan pendapatan TA 2018 direncanakan lebih rendah dari pada yang direncanakan dalam RPJMD yang seharusnya bisa dioptimalkan.” Terkait pendapatan asli daerah tahun 2018, Pemkab Magelang merencanakan sebesar Rp 350 miliar. Jumlah PAD tersebut sangat progresif kenaikannya, jika melihat target PAD tahun 2017 sebesar Rp 310 miliar.

“Akan tetapi, jika melihat dari beberapa item PAD, masih ada yang ditargetkan pesimistis/atau lebih rendah dari tahun 2017. Misalnya, target retribusi daerah pada 2017 sebesar Rp 23,6 miliar. Sedangkan pada 2018 hanya ditargetkan sebesar Rp 22,7 miliar. FPKB berharap ada upaya intensifikasi dan ekstensifikasinya, sehingga justru menargetkan menurun.”

Dalam pos belanja langsung yang direncanakan APBD TA 2018 sebesar Rp 1,1 triliun, juga mengalami penurunan dari tahun lalu: Rp 1,2 triliun. Menurut FPKB, hal ini berarti akan terjadi pengurangan terhadap kegiatan pembangunan dalam rangka pelayanan masyarakat pada 2018. “Kami ingin meminta penjelasan supaya hal itu tidak terjadi,” kata Kaswadi.

FPKB, lanjut Kaswadi, juga menyoroti terkait dengan besaran SiLPA dalam setiap tahun anggaran. Proporsi SiLPA dengan anggaran yang tersedia, belum sebanding secara rasional. “Sungguh luar biasa dalam perjalanan selama 5 tahun anggaran ini, SiLPA Kabupaten Magelang sangat besar. Apapun alasannya, jelas SiLPA yang besar, lebih banyak karena perencanaan tidak matang, tidak akurat, serta yang gagal, dibandingkan dengan adanya efisiensi anggaran, sehingga banyak dana yang “nganggur“ dan menumpuk setiap tahunnya,” beber Kaswadi. Padahal, lanjutnya, realitas di lapangan banyak masyarakat yang membutuhkan dan belum terpenuhi. FPKB berharap sistem pengendalian internal dan progress pelaksanaan APBD bisa dimaksimalkan sehingga tidak ada sisa.” (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here