39 Hakim Terjerat OTT KPK

122

SEMARANG – Sejak Maret 2012 hingga sekarang total ada 28 orang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari jumlah tersebut 17 diantaranya adalah hakim. Selain itu, dari 48 majelis kehormatan hakim (MKH) yang digelar antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), 22 diantaranya terkena kasus suap dan gratifikasi.

Dengan demikian sedikitnya ada 39 hakim terkena OTT, suap dan gratifikasi. Sedangkan di Pengadilan Tipikor Semarang beberapa tahun lalu ada 3 hakimnya yakni, Pragsono dan Asmadinata terbukti menerima pemberian hadiah (suap) bersama-sama hakim Kartini Julianna Marpaung. Ketiganya tergabung dalam majelis hakim yang menangani perkara korupsi mobil dinas DPRD Grobogan. Satu lagi 2015 lalu, hakim di Pengadilan Negeri (PN) Demak berinisial TI, yang terbukti melakukan perselingkuhan, tapi hanya mendapatkan sanksi nonjob.

Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara KY, Farid Wajdi mengatakan, sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah bersinergi dengan pimpinan pengadilan untuk berkomitmen bersama-sama dalam memegang teguh dan mengingatkan para hakim senantiasa menjauhkan diri dari potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Kami juga memahami pimpinan pengadilan pasti telah melakukan pembinaan. Tapi tetap saling mengingatkan bahwa pembinaan itu agar hakim bisa paham dan sadar, sebagai hakim terikat kode etik dan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” kata Farid.

Namun demikian lanjut Farid, pembinaan juga¬† perlu diimbangi dengan menampilkan kemuliaan profesi bahwa pimpinan pengadilan harus jadi role model atau teladan bawahannya. Ia menyampaikan, untuk menumbuhkan integritas, maka pimpinannya harus memberi teladan yang baik. “Tentunya hindarilah perbuatan yang dapat menyebabkan pelanggaran kode etik. Sebagai hakim sudah semestinya kewibawaan dan keluhuran martabat harus dijaga,” ungkapnya.

Asisten Penghubung KY Jateng, Muhammad Farhan menambahkan, korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena korupsi telah menjadi salah satu kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pihaknya mengajak semua lembaga peradilan untuk bersama-sama menjauhi korupsi.¬†“Dengan menjadikan pengadilan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka nantinya dengan sendirinya akan mengembalikan kepercayaan publik sehingga peradilan bersih yang agung bisa terwujud,” imbuhnya. (jks/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here