Sanksi Bagi RS Tolak Pasien Miskin

42

SEMARANG–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar pihak rumah sakit (RS) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, tidak menolak pasien miskin. Meskipun belum terdaftar dalam program layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC).

“Kalau sampai ada rumah sakit yang menolak warga miskin di Kota Semarang, dengan alasan apapun, alasan belum terdaftar maupun alasan ruang rawat inap penuh, maka Pemkot Semarang harus memberikan sanksi tegas. RS tidak boleh ada penolakan pasien,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Sabtu (4/11) kemarin.

Supriyadi meminta agar Pemkot Semarang memberi sanksi tegas kepada pihak RS apabila diketahui menolak pasien miskin di Kota semarang. “Baik melalui sanksi lisan maupun tertulis. Bahkan kalau perlu, berlakukan sanksi pencabutan izin. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat maupun pihak rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah kota,” katanya.

Dia menilai, sejauh ini masih banyak rumah sakit yang belum siap dalam melayani program UHC. Sebab, belum tercukupinya ruang awat inap terutama untuk kelas III, menyebabkan banyak pasien yang ditolak. “Bahkan pesien tersebut hanya dirawat di selasar rumah sakit. Ini kan sama saja kasihan, artinya rumah sakit ini belum siap bekerjasama dengan Pemkot Semarang. Maka dari itu, kami mengimbau agar pihak rumah sakit segera memastikan ketersediaan ruang kelas III,” ungkapnya.

Jaminan UHC tersebut, kata dia, diprioritaskan bagi warga yang sakit dan ada rujukan dari puskesmas. Sudah otomatis mereka harus dibebaskan dari biaya. “Puskesmas memberi rekomendasi. Sebetulnya hampir sama dengan Kartu Indonesia Sehat, Jamkesmaskot, syaratnya harus ada SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kelurahan, selanjutnya dibawa ke Dinas Kesehatan Kota Semarang, baru kemudian ke rumah sakit yang bekerjasama dengan pemkot. Itu otomatis dibiayai menggunakan APBD. Misalnya ada warga yang tidak sakit, kemudian mendaftar, itu antisipasi saja sebetulnya. Tetapi harus memprioritaskan warga yang sakit,” katanya.

Sementara itu, Humas RSUP Dr Kariadi, Parna, mengatakan pihaknya sangat mendukung program UHC Pemkot Semarang. “Kami menyambut baik program ini. Berarti akan banyak menolong orang-orang yang belum punya jaminan kesehatan. Tapi prosesnya seperti Jaminan kesehatan Nasional (JKN), jadi kalau sampai ke RSUP dr Kariadi harus sudah melalui dokter keluarga, puskesmas dan rumah sakit daerah, baru kemudian dibawa ke RSUP dr Kariadi. Prinsipnya, kami sangat setuju,” katanya.

Dikatakannya, saat ini RSUP dr Kariadi Semarang siap melayani kelas III untuk program UHC. Secara umum, kata dia, ruang dan kamar tidur untuk pasien kelas III telah mencukupi. “Kami menyediakan di ruang Rajawali. Untuk kelas III, ada kurang lebih 65 persen dari jumlah keseluruhan dari 1.300 kamar tidur,” terang Parna.

Dia memang mengakui, jumlah pasien di RSUP dr Kariadi seringkali membeludak dan overload. “Yang mau masuk Kariadi sampai antre, iya. Tetapi Kariadi melayani sesuai dengan tingkat kegawat-daruratan pasien. Jadi, sepanjang pasien sangat membutuhkan ruang perawatan emergency pasti ditolong langsung. Tidak perlu antre. Jadi, ngantre itu memang bagi pasien terprogram,” katanya. (amu/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here