Optimistis Lampaui Target PAD

127

SEMARANG – Hingga triwulan III atau Septermber 2017, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah baru mencapai Rp 18,189 triliun. Jumlah itu sebesar 77,51 persen dari target Rp 23,467 triliun di APBD Induk 2017.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat mengaku optimistis target pendapatan akan tercapai pada November ini. Dengan begitu, pihaknya bisa fokus untuk memaksimalkan potensi PAD 2018. “Kami optimistis bisa melampaui target PAD Jateng,” katanya.

Ia menambahkan, pendukung utama pendapatan daerah tersebut adalah dari unsur PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Meski begitu, pihaknya terus melakukan inovasi agar potensi PAD bisa lebih maksimal. “Potensinya besar, tapi memang belum semua tergarap maksimal. Ini yang akan kami garap biar semua optimal, jangan hanya bergantung pada pajak kendaraan saja,” tambahnya.

Pemprov juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar sadar pajak. Sebab memang ada beberapa alasan orang tidak membayar pajak. Diantaranya lupa, sibuk dan ada yang secara sadar tak membayar pajak kendaraan bermotor. “Makanya kami gencarkan sosialisasi pentingnya pajak dan membuat terobosan dengan Samsat keliling dan upaya lainnya agar masyarakat sadar pentingnya bayar pajak,” ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto mengapresiasi berbagai langkah inovasi yang dilakukan Pemprov. Salah satunya adalah dengan aplikasi pembayaran online Sakpole, yang mempermudah masyarakat membayar PKB maupun BBNKB. Selain itu, pengesahan STNK yang tidak lagi disyaratkan menggunakan BPKB asli maupun fotocopy melainkan cukup dengan STNK asli dan surat identitas asli. “Ini inovasi yang cukup bagus, tapi tetap harus ditingkatkan lagi,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, meski sudah ada inovasi ternyata Jawa Tengah masih jauh tertinggal dengan Jawa Timur maupun Jawa Barat. Di Jawa Barat misalnya sudah ada program Samsat Gendong yang bisa menjangkau seluruh pelosok desa. Tidak hanya untuk menagih pajak, tetapi juga sebagai sarana untuk sosialisasi kesadaran untuk pajak. “Saya kira tetap yang utama memberikan sosialisasi agar masyarakat sadar dan tertib membayar pajak,” tambahnya. (fth/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here