KPK Sosialisasikan Pengisian e-HKPN bagi Anggota DPRD Wonosobo

162
HADIRKAN KPK: Suasana sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ruang Rapat Utama DPRD Wonosobo, Jumat (3/11) kemarin (IST).
HADIRKAN KPK: Suasana sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ruang Rapat Utama DPRD Wonosobo, Jumat (3/11) kemarin (IST).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

TIDAK hanya itu, KPK juga mengenalkan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis Elektronik (e-LHKPN) kepada anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, Jumat (3/11) kemarin, di Ruang Rapat Utama DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengatakan, melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya berharap seluruh anggota DPRD Wonosobo memiliki kepatuhan pada aturan. Juga kesadaran moral sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab menyampaikan harta kekayaannya dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Afif juga berharap, pengisian e-LHKPN, bisa menjadi wahana bagi tiap anggota DPRD untuk menanamkan sifat kejujuran, integritas dan keterbukaan penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. “Mengingat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, penyelenggara negara harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya.

Tidak kalah penting, kata Afif, mewujudkan pemerintahan bersih, juga harus disertai komitmen setiap pejabat maupun penyelenggara negara dengan mempraktikkannya, termasuk memberikan LHKPN. “Kami menyampaikan apresiasi positif kepada anggota DPRD Wonosobo yang memiliki niatan baik untuk memberikan laporan harta kekayaannya. Sehingga tujuan kegiatan pada hari ini (kemarin) dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Utamanya, pemahaman kesadaran anggota DPRD Wonosobo untuk memberikan LHKPN juga akan semakin tinggi.” LHKPN, kata Afif, merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan oleh KPK.

Sebab, tujuan LHKPN untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan. Ini sebagai bentuk transparasi dalam pengelolaan harta kekayaannya dan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan. “Sebab, LHKPN mencakup kejujuran dalam kepemilikan harta, termasuk pula asal-usul dari harta milik anggota DPRD itu sendiri.”

Deputi Pencegahan KPK RI, David Hartono, menyampaikan, pihaknya telah meluncurkan aplikasi digital berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis Elektronik (E-LHKPN). Aplikasi ini diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, sejak Desember 2016. “Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya.”

Menurut David, sumber daya manusia KPK hanya sedikit, lalu disibukkan untuk melakukan input data dokumen LHKPN yang terlalu banyak. Karena itu, untuk efisiensi, KPK membuat aplikasi e-LKPHN. Tujuannya, agar karyawan yang ada di KPK, bisa menggunakan tenaga mereka untuk kepentingan yang lebih penting, tidak hanya sibuk menginput data LHKPN saja.

Aplikasi E-LHKPN dibagi menjadi 3 modul. Pertama, modul pendaftaran LHKPN (e-registration). Kemudian, modul pengisian (e-filing) dan ketiga, modul pengumuman LHKPN (e-announcement). “Melalui aplikasi ini, KPK juga berupaya untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di daerah, termasuk anggota DPRD dalam melaporkan harta kekayaannya.”

Dikatakan, pelaporan melalui e-LHKPN sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain meningkatkan kepatuhan, aplikasi ini juga untuk mempermudah penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan. Terkait sanksi, bagi anggota DPRD yang belum mengisi e-LHKN, bisa terkena sanksi administrative. Bentuknya, ditentukan sesuai keputusan lembaga perwakilan rakyat DPRD Kabupaten Wonosobo. (ali)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here