Kejari Beralasan Tak Cukup Bukti

Kasus Dugaan Korupsi DPRD Periode 1999-2004

132

JOGJA—Kasus dugaan korupsi dana tunjangan DPRD Kota Jogja periode 1999-2004 resmi di-SP3 alias dihentikan penyidikannya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja beralasan, kasus tersebut kurang alat bukti. Untuk diketahui, dalam kasus ini, 13 orang anggota dewan sudah menjadi tersangka.

Kepastian keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jogja, Evan Satrya. “Ya, pertimbangannya karena kurang alat bukti dan demi kepastian hukum bagi para tersangka,” kata Evan Satrya, Jumat (3/11) kemarin.

Salah satu pertimbangan lain, lanjut Evan, adalah putusan Mahkamah Agung yang menganulir PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD pada 2002.

Ketika Kejari membuka penyidikan terhadap 13 tersangka pada 2014 lalu, sambung Evan, jaksa penyidik memakai PP 110 sebagai salah satu dalilnya. Namun, setelah dikaji lebih dalam, diklaim bahwa proses penganggaran dana tunjangan dewan yang besarannya Rp 5,46 miliar, telah sesuai mekanisme dan sudah diketok dalam APBD. Evan memastikan, penyidik sudah bekerja professional. “Jika cukup alat bukti, pastinya diproses lebih lanjut. Tapi, jika kurang alat bukti, penyidik tidak bisa memaksakan kehendak.”

Data dari Sekretariat DPRD Jogja, dana tunjangan bagi seluruh anggota dewan periode 1999 – 2004 senilai total Rp 4,903 miliar. Tapi, dari total 42 anggota dewan saat itu, tercatat hanya 41 orang yang menerima. Satu orang anggota menolak menerima dana tunjangan tersebut.

Sebanyak 17 orang dari Panitia Anggaran telah diproses hukum oleh Kejaksaan Tinggi DIY pada 2005. Mereka juga telah divonis bersalah dengan pidana bervariatif antara 1 hingga 4 tahun penjara.

Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY juga merilis hasil audit yang menyebutkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,9 miliar. Meski sudah ada yang bebas, namun ke-17 orang itu masih berproses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

“Kita hanya melakukan pengembangan kasus kepada 13 tersangka. Penyidikan awal 17 orang yang menangani Kejati dan itu ranah mereka. Proses PK sampai saat ini juga belum ada putusannya.”

Informasi yang berhasil dihimpun, ke-13 tersangka yang berkasnya di-SP3 masing-masing berinisial Kr, Hn, St, Am, Nr, Hm, Ra, Ht, Ar, Sw, Ns, Ms, Mw. Sisanya, bekas anggota dewan yang tidak diproses hukum, karena telah wafat. (jpg/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here