Jembatan Timbang Subah Kembali Dibuka

196

BATANG – Jembatan timbang Subah Batang kembali dibuka mulai 31 Oktober kemarin pasca terbongkarnya kasus pungutan liar dua tahun silam. Namun untuk saat ini pengelolaan jembatan timbang diambil alih oleh Kementrian Perhubungan.

Nama jembatan timbang juga diubah menjadi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Pembukaan secara serentak dilakukan juga dilakukan di 26 jembatan timbang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dilakukan.

“Dari total 26 jembatan timbang yang ada di Indonesia, semuanya sudah di fungsikan kembali oleh Kementerian Perhubungan. Di wilayah Jawa Tengah sendiri, ada dua jembatan timbang yang dikelola oleh UPPKB yaitu di Subah Kabupaten Batang dan UPPK  Wanareja Kabupaten Cilacap,” ujar Kepala UPPKB Subah Batang Arif Munandar saat ditemui di kantornya.

Dibukanya kembali UPPKB jelas Arif, sebagai wujud pengawasan atau penegakan hukum terhadap angkutan besar yang membawa muatan lebih dari ambang batasan maksimal. Kembali dioperasikannya UPPKB wilayah Subah diharapkan dapat menertibkan muatan dan mengurangi angka permasalan kendaran di jalan, sehingga beban pantura Batang juga bisa lebih terkontrol.

UPPKB selaku pihak pemantau dan pengawasan juga akan melakukan tindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Yang fungsinya lebih besar dari sebelumnya, seperti penindakan tilang kelebihan muatan, salah modivikasi kendaraan dengan prosedur uji mutu, buku kirnya mati, tata cara muat, dan kendaraan laik jalan.“Karena dibawah Kemenhub, tuga kami juga lebih beda lebih kompleks dalam penindakan angkutan barang yang tidak sesuai SOP,” jelas Arif.

Namun Arif menambahkan, bahwa penegakkan hukum seperti menurunkan barang barang bermuatan lebih, akan disesuaikan dengan kondisi jembatan timbang dan jumlah sumber daya manusianya. Disamping petugas yang belum banyak juga area jembatan timbang yang sempit.

“Sesuai dengan surat perintah Dirjen Perhubungan Darat dan kami telah mempunyai tugas pelaksana SOP pada penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor di jalan dengan melihat kondisi sosial masyarakat ,” katanya lagi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kata Arif, pihaknya akan dibantu oleh personel Polres Batang. Dimana nanti, para pelanggar akan dikenakan tilang oleh anggota Kepolisian dan kemudian diserahkan ke Pengadilan terkait berapa besaran biaya yang akan ditanggung oleh angkutan yang melanggar muatan.

Terkait pungli, Arif menegaskan bahwa tidak akan ada kejadian serupa terulang. Hal terserbut diantisiapsi dengan pergantian banyak personel dari sebelumnya. Serta kini lembanganya yang tidak berada di bawah Provinsi, tidak ada lagi beban dalam Pemasukan Daerah seperti sebelumnya.

“Yang jelas, dalam penindakan tidak akan ada Pungli lagi di Jembatan Timbang. Jika truk kelebihan muatan, antara 5 persen hingga 20 persen, maka petugas akan langsung menilang,” tandasnya. (han/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here