Terapkan Sistem ID Billing Payment Online System

Mulai 2018 di Semua Desa

121
OPTIMALKAN PAJAK: Kepala BPKPAD H Suhasbukit (tengah) bersama para kabag dalam sebuah kegiatan kantor (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang).
OPTIMALKAN PAJAK: Kepala BPKPAD H Suhasbukit (tengah) bersama para kabag dalam sebuah kegiatan kantor (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang).

DEMAK–Pemkab Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) membuat terobosan baru. Yakni, penerapan sistem ID Billing Payment Online System. Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini akan dijalankan mulai 2018 mendatang.

Kepala BPKPAD Pemkab Demak H Suhasbukit melalui Kabid Pendapatan Dwi Pramono menjelaskan, penerapan sistem tersebut sebagai upaya meningkatkan pendapatan atau penerimaan dari sektor PBB-P2. Hingga akhir Oktober 2017 ini, capaian PBB-P2 sudah Rp 45,3 miliar. “Ide ini bermula dari fungsi pengawasan di desa yang masih lemah terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dan validitas data. Padahal, potensi pajak ini sangat besar tetapi pengawasan masih lemah,” katanya.

Berdasarkan catatan BPKPAD, tingkat kepatuhan pembayaran pajak mendekati 90 persen. Karena itu, jumlah wajib pajak terus dikejar untuk memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. ID billing ini menjadi sarana untuk mendekatkan pembayaran pajak di desa. Aplikasinya akan diserahkan ke semua desa dan terhubung secara online. “Kades bisa langsung melakukan pengawasan lewat sistem ID billing ini, termasuk mengawasi petugas pemungut pajak,” katanya.

Sejauh ini, kata dia, banyak kades yang tidak mengetahui database pembayaran pajak warganya. Namun, dengan penerapan aplikasi ID billing tersebut, kades bisa memonitor secara langsung lewat sistem. “Proyek perubahan sistem ini 2018 harus sudah berjalan. Ada 578.411 wajib pajak PBB-P2 yang menjadi sasaran penerimaan pajak,” katanya.

Secara umum, sistem ID billing bermanfaat untuk memudahkan pembayaran PBB-P2 secara kolektif dari petugas pemungut atau bendahara PBB-P2. Kemudian, mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, mempermudah fungsi pengawasan pembayaran terhadap petugas pemungut, untuk mengetahui laporan penerimaan PBB-P2 secara realtime, memberikan kesempatan bank lain untuk menjadi bank persepsi PBB-P2 serta mempermudah inventarisasi atau verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2. (hib/sct/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here