Gantian, Awak Taksi Konvensional Protes

116

JOGJA— Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (Kopetayo), Kamis (2/11) kemarin, menggeruduk gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro. Mereka memprotes pernyataan Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan dan anggota Komisi C Sukamto, ketika menerima aksi demo Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) yang mengadu ke DPRD DIY, pada Selasa (31/10) lalu.

Dua anggota DPRD DIY berjanji akan mengawal aspirasi PPOJ hingga pemerintah pusat terkait penolakan Permenhub 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dharma bahkan secara tegas mendukung penolakan PPOJ atas terbitnya Permenhub 108, karena dinilai menghambat rakyat kecil mencari nafkah.

Rombongan Kopetayo diterima Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto. Ketua Umum Kopetayo, Rudi Kamtono, mengatakan, pihaknya kecewa dengan statemen Dharma dan Sukamto. “Arus bawah yang sudah tenang, kini menjadi keruh lagi akibat statemen yang tak layak dilontarkan anggota dewan,” sentil Rudi.

Rudi berpendapat, seharusnya lembaga legislatif mendukung regulasi yang dibuat pemerintah, yakni Permenhub 108. “Bukan justru sebaliknya, mendukung pihak yang menolak diberlakukannya regulasi yang mulai berlaku aktif 1 November 2017.” Terkait hal itu, Kopetayo menuntut agar Dharma dan Sukamto mengklarifikasi langsung statemennya.

Hanya saja, menurut Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, keduanya tidak berada di kantor. Dharma tengah tugas ke Kemendagri. “Kalau Pak Kamto, hingga saat ini saya belum tahu keberadaannya, karena audiensi ini juga mendadak.”

Arif berjanji bakal secepatnya menyampaikan tuntutan Kopetayo kepada Dharma dan Sukamto. untuk mengklarifikasi statemennya. Baik melalui forum audiensi maupun pemberitaan media massa. Kendati demikian, kata Arif, statemen keduanya tidak mewakili sikap kelembagaan. “Karena sikap resmi DPRD harus melalui berbagai tahapan, salah satunya musyawarah bersama dengan pimpinan.”

Kata Arif, DPRD membuka pintu bagi siapa saja untuk menyuarakan aspirasi. “Setiap kali ada audiensi, demo, menjadi hak bagi siapapun anggota dewan untuk menerima. Beliau berkenan menerima, tapi bukan seutuhnya mewakili lembaga DPRD, konteksnya lebih cenderung pribadi, bukan mewakili lembaga,” kata Arif.

Selain meminta klarifikasi, Kopetayo juga mendesak DPRD DIY bersurat kepada Gubernur DIY agar menepati janji menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan Permenhub 108/2017. Kepala Divisi Hukum dan Litbang Kopetayo, Muhammad Isa menyampaikan, ketika bertemu dengan Biro Hukum beberapa waktu lalu di Kepatihan, pihaknya dijanjikan Pergub akan diterbitkan pada 7 November 2017. “Kita tunggu agar operasional seluruh transportasi online tunduk terhadap aturan.” (jpg/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here