Buruh Tetap Ngotot Minta UMK Rp 2,7 Juta

717
DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG
DOKUMEN PRIBADI RADAR SEMARANG

SEMARANG- Dewan Pengupahan Buruh Kota Semarang menegaskan, kalangan buruh tidak akan melakukan tawar-menawar mengenai usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang sebesar Rp 2,7 juta. Sebab, nilai itu merupakan hasil kajian dan survei sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Semarang. Selain itu, Dewan Pengupahan Buruh juga meminta agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Wika Bintang, agar berhenti melakukan intervensi dan memengaruhi Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, melalui statement di media.

“Kami tegaskan, Ibu Wika, agar jangan mengintervensi Wali Kota Semarang. Jangan memprovokasi, karena kami melihat di media, dia mengatakan bahwa untuk Wali Kota Semarang yang belum menyampaikan usulan tidak usah bingung. Kan sudah sudah ada ketentuan dari pemerintah PP Nomor 78. Itu sama saja memprovokasi Wali Kota Semarang,” kata anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang, Zaenudin, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (2/11).

Dia menegaskan, tidak akan ada tawar-menawar. Sebab, nilai Rp 2,7 juta tersebut adalah tawaran terakhir. “Ketika wali kota misalnya mengusulkan nilai di atas usulan Apindo, yakni Rp 2,3 juta. Seperti tahun kemarin, wali kota mengusulkan di atas usulan Apindo meskipun masih di bawah usulah buruh, maka kami sangat mengapresiasi itu. Sehingga kami mensupport itu. Kalaupun ini nanti kok wali kota mengusulkan di atas Rp 2,3 juta dan di bawah Rp 2,7 juta, maka kami akan berada di pihak wali kota. Siapapun yang berani mengganggu usulan itu, maka akan berhadapan dengan buruh,” tegasnya.

Jawa Tengah, kata dia, masih memiliki posisi yang sangat rendah dibanding dengan provinsi lain. Kota Semarang sendiri sebagai ibu kota Jateng yang tertinggi upahnya di Jateng meski masih jauh dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Semarang memiliki urutan nomor 6-7, hampir sama dengan Batu Malang. Artinya, hal itu terjadi kenapa kok bisa upahnya rendah seperti itu? Karena pondasi dari awal memang dimiskinkan oleh pemerintah. Penetapan upah sejak dulu berangkat dari survei yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Proses surveinya juga tidak dilakukan dengan benar, maka selalu mencari angka yang rendah. Nah, begitu pun sekarang penetapan upah dipaksa menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78, pasti selamanya akan jauh seperti ini,” kata dia.

Sekretaris DPD Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Heru Budi Utoyo, mengatakan formulasi penghitungan UMK jika menggunakan PP 78/2015 sudah tidak relevan lagi. “Hal itu disebabkan tidak sesuai dengan KHL yang kami survei saat ini. Jelas formulasi PP 78/2015 tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003. Karena itu, kami berharap Wali Kota Semarang dapat mengusulkan besaran UMK 2018 Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jateng, dengan memperhatikan nilai hasil survei KHL prediksi bulan Desember 2017 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” desaknya.

Pihaknya juga meminta supaya nilai kenaikan UMK tahun ini tidak boleh lebih rendah baik nominal maupun persentasinya dibanding kenaikan tahun lalu. Di samping itu, usulan yang disampaikan menggunakan konsep penyetaraan upah layak, supaya mampu mengejar ketertinggalan upah dari ibukota provinsi lain. “Kami siap jika Wali Kota Semarang mengundang kembali kami dan mempertemukan dengan Apindo. Namun hemat kami bahwa sesungguhnya rekomendasi usulan UMK 2018 dari Dewan Pengupahan Kota Semarang sudah disampaikan ke wali kota. Wali Kota Semarang mempunyai wewenang dalam mengusulkan besaran UMK Kota Semarang dengan mempertimbangkan usulan serikat buruh sebesar Rp 2.754.865,87 dan usulan dari Apindo sebesar Rp 2.310.000,” katanya.  (amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here