800 Balita Kabupaten Pekalongan Alami Gizi Buruk

148
TINGAKTKAN GIZI BAYI : Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dengan Yayasan Amway Peduli, tentang peningkatan program gizi balita di Kabupaten Pekalongan, kemarin (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang).
TINGAKTKAN GIZI BAYI : Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dengan Yayasan Amway Peduli, tentang peningkatan program gizi balita di Kabupaten Pekalongan, kemarin (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang).

KAJEN – Berdasarkan pemantauan status gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pekalongan, sebanyak 3,4 persen bayi dibawah umur lima tahun (balita) mengalami gizi buruk dan 14,4 persen kekurangan gizi atau sebanyak 800 an balita mengalami gizi buruk.

Sebagai upaya meningkatkan gizi balita di Kabupaten Pekalongan, Kamis (2/11) kemarin, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pekalongan bersama Yayasan Amway Peduli melakukan penandatanganan kerjsama. Dalam kegiatan yang dilakukan di aula Setda Pemkab Pekalongan tersebut tersebut juga dilakukan sosialisasi pemberian nutrisi little bits pada balita gizi.

Asisten Administrasi Sekda Pemkab Pekalongan, Bambang Guritno, menjelaskan bahwa salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi.

Namun berdasarkan pemantauan status gizi tahun 2016, terdapat 3,4 persen balita dengan gizi buruk dan 14,4 persen gizi kurang atau 800 an balita mengalami gizi buruk.

“Pengaruh kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin sampai anak berumur dua tahun. Tidak hanya terhadap perkembangan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif yang dapat berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketangkasan berpikir, serta terhadap produktivitas kerja,” jelas Bambang Guritno.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan, Munafah Asip Kholbihi, mengatakan, untuk menekan angka kematian ibu dan balita, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua pihak.

Menurutnya, akar permasalahan tidak hanya sekadar faktor ekonomi, maupun transportasi saja. Namun salah satu faktor mendasar yang belum sepenuhnya digarap terkait masalah AKI AKB ini adalah besarnya budaya patrilinial untuk mengambil keputusan persalinan.

“Keputusan keluarga terhadap pemeriksanaan ibu hamil sering terlambat, karena masih besarnya kekuasaan suami dan keluarga besar sehingga untuk pemeriksaan, kapan, dan siapa yang membantu persalinan seringkali harus menunggu keputusan dari suami atau keluarga besar,” kata Munafah.

Sementara itu, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, menegaskan bahwa kekurangan gizi akan berdampak pada penurunan kualitas SDM, yang lebih lanjut dapat berakibat pada kegagalan pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan kecerdasan. “Selain itu juga dapat menurunkan produktivitas, meningkatnya angka kesakitan serta kematian,” tegas bupati. (thd/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here