104 Bukti Diajukan Dalam Gugatan Bupati

173

SEMARANG– Sedikitnya ada 104 bukti yang bakal diajukan Bupati Jepara dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng terkait perkara gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi bantuan politik (banpol) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali ditetapkan kepada Ahmad Marzuki. Hal itu disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (2/10).

Kepala Kejati Jateng yang diwakili oleh jaksa Mangantas Suregar, Kusri, M Rustam Efendi, Heri Febrianto, Indi Premadasa dan M Irfan Budi Santoso dalam persidangan mengaku akan mengajukan sekitar 100 lembar lebar bukti dan mengajukan 2 ahli. Sedangkan kuasa hukum Ahmad Marzuki yakni, Muchammad Chayat, Firda Novika Arisanti dan Wahyu Widodo menyampaikan hanya akan mengajukan 4 bukti.

“Kami ajukan 4 bukti surat yang mulia. Sedangkan ahli sementara kami akan ajukan 2,”kata Muchammad Chayat dihadapan hakim tunggal, Lasito.

Usai menolak gugatan intervensi yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), hakim Lasito langsung menyatakan, bahwa seketika itu juga ditandai sebagai jadwal perdana sidang praperadilan. Namun oleh permohonan yang diajukan Ahmad Marzuki diminta kuasa hukumnya dianggap dibacakan, dan Kejati Jateng juga menyepakatinya.

“Hari ini permohonan dianggap dibacakan dan telah disepakati oleh para pihak. Praperadilan adalah acara cepat, jadi dijadwalkan setiap hari ada persidangan,”kata hakim Lasito sembari menutup sidang.

Dalam berkas gugatan praperadilan yang diajukannya, Achmad Marzuqi meminta hakim menerima gugatan secara keseluruhan. Ia juga meminta hakim menyatakan surat penetapan tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 atas nama Achmad Marzuqi yang diterbitkan Kejati Jateng adalah tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya dan dinyatakan batal demi hukum. Hakim juga diminta menyatakan segala Surat-Surat Penetapan yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka tersebut tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, Marzuqi juga meminta hakim membatalkan Surat Perintah Penyidikan No;PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan Kejati Jateng mengenai penetapan tersangka terhadap dirinya adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

“Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo,” kata Marzuqi dalam petikan surat gugatannya. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here