Wajib Gunakan Jasa Konsultan Terverifikasi

147
Prasetyo Aribowo (Istimewa).
Prasetyo Aribowo (Istimewa).

SEMARANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng berencana mewajibkan calon investor untuk menggunakan jasa konsultan yang sudah terverifikasi. Aturan yang bakal diimplemtasikan mulai 6 November 2017 ini merupakan upaya pemprov dalam mencegah praktik percaloan perizinan di Jateng.

Kepala DPMPTSP Jateng, Prasetyo Aribowo menjelaskan, jasa konsultan yang sudah terverifikasi, bisa dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas (ID Card) yang diterbitkan pemprov. Dengan begitu, kuasa pengurusan perizinan melalui konsultan yang terdaftar, dapat melakukan pengurusan perizinan secara profesional dan paham tentang tatacaranya. Regulasi baru ini juga digadang-gadang mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemohon yang menguasakan.

Prasetyo mengakui, selama ini pihaknya masih sering menjumpai adanya praktik percaloan pada pengurusan perizinan. Hal ini tentunya menimbulkan biaya yang tinggi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. “Banyak juga syarat dokumen-dokumen yang ternyata tidak diserahkan oleh konsultan ke kami, sementara pihak investor tidak tahu. Dikiranya ketika izin sudah selesai, maka sudah clear semua,” katanya,” Rabu (1/11).

Selain itu, akibat investor yang menggunakan konsultan namun tak memantau prosesnya, maka mereka juga tak mendapatkan fasilitasi layanan tambahan untuk para investor. Hal ini menurut Prasetyo, merugikan investor sendiri. “Kadang lewat konsultan, ada pula tambahan biaya yang tidak semestinya. Maka lewat konsultan yang terdaftar, kita bisa memantau. Investor juga tidak dikenakan biaya yang besar,” bebernya.

Prasetyo juga menegaskan, para konsultan yang terdaftar di DPMPTSP Jateng itu, nantinya juga harus menandatangani pakta integritas. Yaitu tidak menerima suap atau gratifikasi, mengikuti standar operasional prosedur (SOP). “Ke depan kami harap juga, semua data yang dimasukan ke kami dari konsultan itu sudah tidak ada keraguan lagi. meski kami juga verifikasi lagi,” jelasnya.

Di lain pihak, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, hal ini bukti komitmen bahwa pemerintah benar-benar berupaya mengatasi kemiskinan melalui membuka peluang investasi di daerahnya.

“Ini kami menilai komitmen pemerintah daerah sudah betul-betul untuk mengatasi kemiskinan dengan membuka keran investasi. Dunia usaha betul-betul gembira dan berterimakasih,” katanya. (amh/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here