Usulan UMK Rp 2,7 Juta Sulit Terwujud

UMP Jateng 2018 Ditetapkan

718
Hendrar Prihadi (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Hendrar Prihadi (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)

“Pengusaha dari Apindo juga ketemu saya, Pak Wali harus menetapkan berdasarkan PP. Berapa setelah dihitung? Ketemulah angka Rp 2,3 juta. Ada selisih Rp 400 ribu. Ya sudah, kami ini kan sebatas mengusulkan rekomendasi saja. Nanti keputusan akhir ada di gubernur.”

Hendrar Prihadi Wali Kota Semarang

SEMARANG – Usulan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Semarang 2018 sebesar Rp 2,7 juta per bulan yang diperjuangkan oleh kalangan buruh dan karyawan diperkirakan masih sulit terwujud. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pesimistis karena masih banyak ‘kepentingan-kepentingan’ beberapa pihak untuk menetapkan nilai UMK tersebut.

UMK tahun ini sebesar Rp 2,125 juta diusulkan akan dinaikkan manjadi Rp 2,7 juta. Namun nilai kenaikan itu masih menjadi perdebatan. Terdapat perbedaan usulan besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Semarang pada 2018. Nilai selisihnya cukup tinggi, yakni buruh di Kota Semarang menghendaki besaran upah Rp 2,7 juta per bulan. Sedangkan dari unsur pengusaha mengusulkan Rp 2,3 juta per bulan.

“Penetapan UMK sebenarnya tidak ada masalah, karena sudah ada PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur besaran Nilai UMK. Tapi persoalan kita selalu sama, di setiap bulan Oktober, September, saya selalu kedatangan tamu dari teman-teman serikat pekerja buruh, kemudian dari kawan-kawan pengusaha Apindo. Mereka selalu mengusulkan UMK dengan nilai berbeda,” kata Hendi –sapaan Hendrar Prihadi, kemarin.

Dikatakannya, tahun ini buruh menilai bahwa situasi ekonomi di Kota Semarang sedang sulit. Berdasarkan hasil survei kebutuhan di lapangan, pihak buruh meminta besaran UMK Rp 2,7 juta.

“Pengusaha dari Apindo juga ketemu saya, Pak Wali harus menetapkan berdasarkan PP. Berapa setelah dihitung? Ketemulah angka Rp 2,3 juta. Ada selisih Rp 400 ribu. Ya sudah, kami ini kan sebatas mengusulkan rekomendasi saja. Nanti keputusan akhir ada di gubernur,” terangnya.

Hendi menilai, perbedaan usulan tersebut memang lazim muncul di setiap tahunnya. Meskipun telah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya. “Namun prinsipnya, masalah seperti ini mbok ketemu dua belah pihak untuk berembug. Agar diketahui berapa kekuatan perusahaan dan berapa nilai ideal untuk pekerja. Sehingga hal itu bisa ditarik angka tengah. Tapi, rasa-rasanya untuk tahun ini masih belum berubah dari angka sebelumnya. Masih ada kepentingan-kepentingan untuk saling menetapkan UMP di Kota Semarang,” ungkap Hendi pesimistis.

Orang nomor satu di Kota Semarang ini merencanakan Minggu depan akan mengundang kedua belah pihak untuk bertemu. “Kami ingin semua bisa menerima dengan kondusif. Jangan kemudian merasa kok keinginanku tidak dipenuhi ya. Itu akan mengakibatkan potensial kondusivitas di Kota Semarang,” tegasnya.

Ia berharap akan ditemukan solusi terbaik dan tidak memberatkan ataupun merugikan kedua belah pihak. Sebab, bila upah terlalu tinggi, dikhawatirkan akan memberatkan perusahaan dan akan menimbulkan masalah baru yang dapat berujung pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penetapan UMK berdasarkan PP ini berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi, buruh menyampaikan, bahwa hasil survei seperti itu. Jadi, mereka menilai kalau ditentukan berdasarkan PP kurang banyak. Ya, nanti ketemu dengan dua belah pihak,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, mengatakan, sudah semestinya Pemkot Semarang bijak untuk menentukan besaran UMK di Kota Semarang. Sebab, besaran UMK tersebut akan mempengaruhi kondusivitas perekonomian ke depan. Jika upah buruh terlalu kecil juga merugikan rakyat kecil, tetapi jika upah tinggi juga akan berdampak terhadap pengusaha. Sehingga perlu kajian dalam penentuan nilai tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak.

“Tentu, kami berharap agar penentuan besaran UMK 2018 ini berdasarkan jalan tengah. Jangan sampai merugikan di salah satu pihak,” harapnya.

 UMP Ditetapkan

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 di Jateng telah ditetapkan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 560/86 Tahun 2017. Dalam SK yang ditandatangani 31 Oktober 2017 itu, kenaikan UMP sesuai dengan formula perhitungan yang diatur PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Yakni, naik 8,71 persen atau menjadi Rp 1.486.065. Kenaikan itu dianggap masih terlalu rendah di mata kalangan buruh.

Sekretaris DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo, menuturkan formula perhitungan UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, tidak relevan dilaksanakan. Bahkan tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan. “Dalam UU itu, upah dilaksanakan mestinya untuk pencapaian kebutuhan hidup layak yang mampu menyejahterakan pekerja atau buruh,” terangnya Rabu (1/11).

Meski begitu, pihaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Heru justru berharap, gubernur punya keberanian dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018. “Dalam menetapkan UMK 2018, gubernur bisa menyesuaikannya dengan hasil survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) masing-masing daerah,” harapnya.

Dia memprediksi pada Desember 2017 sudah 100 persen di masing-masing daerah dan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga Jateng akan mampu mengejar ketertinggalan tingkat upahnya dengan provinsi lainnya,” imbuhnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengakui UMP menjadi sesuatu yang punya nilai politis tinggi. Karena nyaris semua daerah di Jateng menggunakan UMK sebagai patokan. “UMK kan lebih mendekati kebutuhan masyarakat. Contohnya, di Kota Semarang UMKnya paling tinggi. Sementara Kabupaten Banjarnegara, terendah,” paparnya.

Dia mengakui, formula untuk menghitung kenaikan upah, tidak fair jika menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dihitung berdasarkan daerah masing-masing, bisa lebih pas.

“Bagaimana pun juga, kata Ganjar, perhitungan kenaikan upah berdasarkan formula yang telah disepakati, merupakan titik tengah. Sebab, kepentingan antara pengusaha dan buruh, berbeda. Pengusaha ingin upah rendah, sementara buruh menginginkan upah setinggi-tingginya. “Yang paling fair adalah perhitungan berdasarkan formulasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jateng, Wika Bintang, menuturkan, penetapan UMP hanya sebagai titik pengaman bagi kalangan pekerja. Sebab, pengusaha harus mematuhi perhitungan UMK sesuai daerah masing-masing.

“UMP bisa dipakai untuk pengusaha kecil. Yang tidak bisa memenuhi UMK, bisa menggunakan UMP. Jadi, UMP tetap menjadi perlindungan pekerja,” katanya. (amu/amh/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here