Soroti Penyertaan Modal BUMD hingga Perencanaan Anggaran

Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Magelang Terhadap RAPBD 2018

121
KRITIS: Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Magelang, Sinar Sugiharto, saat menyampaikan sejumlah masukan dalam RAPBD 2018 (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).
KRITIS: Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Magelang, Sinar Sugiharto, saat menyampaikan sejumlah masukan dalam RAPBD 2018 (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Magelang menilai proses perencanaan APBD 2018 belum dilaksanakan dengan baik. Banyak kegiatan yang memiliki beban anggaran besar tanpa target jelas, juga perencanaan yang tidak matang.

“FRAKSI  Partai Golkar menilai kualitas perencanaan pada RAPBD Tahun Anggaran 2018 ini amburadul. Apabila melihat dalam PPAS Tahun 2018, ditemukan adanya kegiatan yang tidak menganggarkan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal, namun pada jumlah anggaran muncul,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Sinar Sugiharto.

Sinar mencontohkan pada PPAS 2018 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, muncul kegiatan pengembangan sentra industri kecil (DBHCT). Kegiatan tersebut pada belanja pegawai Rp 0, belanja barang/jasa Rp 0 dan belanja modal Rp 0. Namun, pada jumlah total anggaran muncul angka sebesar Rp 200 juta.

Hal yang sama, kata Sinar, juga terdapat pada PPAS Dinas Kesehatan. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas di 9 Puskesmas, tidak menganggarkan belanja pegawai, belanja barang/ jasa, dan belanja modal. Namun, muncul jumlah total anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.

Kemudian, lanjutnya, dalam kegiatan rehabilitasi sedang/berat Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannya sebanyak 4 unit. Dalam program itu, tidak menganggarkan belanja pegawai, belanja barang/ jasa, dan belanja modal. Namun, muncul jumlah total anggaran sebesar Rp 4 miliar.

Padahal, lanjutnya, PPAS SKPD TA 2018 dientry dengan aplikasi  “SIPPD” yang dikembangkan oleh Bappeda  dan Litbangda. Aplikasi ini seharusnya membantu ketelitian. Namun, faktanya, masih  banyak error atau kesalahan mendasar.

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti pengantar nota keuangan RAPBD TA 2018 yang disampaikan bupati. Dalam penyampaiannya, bupati menyebut prioritas pembangunan TA 2018 adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan pertanian-pariwisata-IKM, infrastruktur dasar­ sarana dan prasarana publik. Kemudian, lingkungan hidup, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Juga keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana.

“Kami menanyakan, berapa proporsi (persentase) dan besaran anggaran untuk masing-masing prioritas pembangunan tersebut? Untuk dapat diketahui bahwa pemerintah daerah sudah  ataukah belum on the track terhadap prioritas pembangunan tersebut,” papar Sinar.

Karenanya, lanjut Sinar, dalam prioritas pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, fraksinya belum melihat ada upaya ke arah sana secara menyeluruh.  “Terbukti, jabatan strategis seperti sekretaris daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih dijabat oleh Pelaksana Tugas.”

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti adanya penyertaan modal BUMD pada APBD TA 2018. Penyertaan modal kepada BUMD tersebut rencananya dalam pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10,7 miliar.  “Fraksi Partai Golkar ingin memperoleh penjelasan, BUMD apa yang mendapat penyertaan modal sebesar Rp 10,7 miliar tersebut dan bagaimana prioritas, kemudian target pendapatannya. Karena jumlah tersebut sangat besar.”

Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk memiliki roadmap atau blueprint pengembangan BUMD Kabupaten Magelang. Sebab, dengan memiliki roadmap atau blueprint pengembangan BUMD, maka arah pengembangan BUMD menjadi lebih jelas. Juga kebutuhan penyertaan modal lebih terukur, yang disertai analisa perhitungan laba dalam kurun waktu tertentu.

Terkait rincian dalam RAPBD Perubahan TA 2017 disebutkan bahwa penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya,  Rp 457,5 miliar. Tapi, pada RAPBD TA 2018, SiLPA tahun anggaran sebelumnya, hanya sebesar Rp 187,7 miliar.  Jumlah itu, kritik Sinar, tidak realistis. Karena dengan hanya waktu dua bulan, SiLPA Rp 457,5 miliar, bisa berkurang hingga Rp 187 miliar.

Fraksi Partai Golkar, lanjutnya, juga menilai adanya ketidaktaatan eksekutif dalam menyampaikan RKA-Perubahan kepada DPRD dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2017. Ketidaktaatan eksekutif ini menghambat kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi budgeting. Dalam pembahasan RAPBD 2018 ini, Fraksi Partai Golkar, meminta agar jajaran eksekutif menyampaikan RKA sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here