Penangguhan Penahanan dan Pembebasan

70

Ibu Dini S Purwono, beberapa hari lalu, saudara saya ditangkap karena berada di lokasi perjudian. Setelah ditahan 2 malam di kantor polisi, saudara saya dibebaskan karena tidak terbukti. Polisi bilang saudara saya mendapat penangguhan penahanan dan kasusnya masih bisa berlanjut. Namun di surat disebutkan saudara saya dibebaskan. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara perintah pembebasan dengan penangguhan penahanan? Terima kasih penjelasannya.

Winarko, Semarang Selatan

08156722XXX

JAWABAN:
Bapak Winarko yang saya hormati. Saya turut prihatin mendengar kasus yang menimpa saudara Bapak.   Perintah pembebasan adalah berbeda dengan penangguhan penahanan. Perbedaan di antara keduanya terletak pada elemen “syarat”, di mana perintah pembebasan dilakukan “tanpa syarat”, sementara penangguhan penahanan dilakukan “dengan syarat.”

Penangguhan Penahanan

Ketentuan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa eleman-elemen sebagai berikut harus terpenuhi dalam pemberian penangguhan penahanan: (1) ada permintaan dari tersangka atau terdakwa; (2) permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan; dan (3) ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Pasal 31 ayat (2) KUHAP mengatur dengan jelas bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditetapkan.

Perintah Pembebasan

Perintah pembebasan dari tahanan diatur Pasal 26 ayat (3) KUHAP dan Pasal 190 huruf b KUHAP. Apabila kedua pasal ini dikaitkan, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua alasan utama yang menjadi landasan bagi penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan untuk memerintahkan pembebasan tersangka/terdakwa dari tahanan, yaitu (1) kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; atau (2) karena penahanan tidak sah.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) perintah pembebasan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan atas dasar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa didasarkan atas alasan yang tidak sah; (2) perintah pembebasan penahanan dilakukan tanpa permintaan tersangka/terdakwa, sekalipun hal ini tidak mengurangi hak tersangka/terdakwa mengajukan jika mereka mempunyai dasar alasan yang sah; dan (3) perintah pembebasan dilakukan tanpa syarat.

Secara singkat, penangguhan penahanan dilakukan atas permintaan dari tersangka atau terdakwa dan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan. Persetujuan tersebut bisa diberikan dengan atau tanpa jaminan. Permohonan penangguhan penahanan dapat disetujui apabila tersangka atau terdakwa mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Sementara perintah pembebasan dari tahanan dilakukan tanpa syarat oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan. Pembebasan dilakukan semata-mata atas alasan bahwa penahanan itu merupakan penahanan yang tidak sah atau penahanan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan. Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here