Pejabat Wajib Lapor Kekayaan

124

“Yang wajib melaporkan (harta kekayaan) adalah pejabat eselon 2 dan semua anggota DPRD.”

DJATMO WAHYUDI

MAGELANG–Para pejabat Pemkot dan seluruh anggota DPRD Kota Magelang, diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berbasis elektronik atau e-LHKPN. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat akhir November mendatang. Pelaporan sangat penting, sebagai langkah transparansi pemerintah.

“Targetnya, akhir November, untuk menyambut momen Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember,” kata Inspektur Kota Magelang, Djatmo Wahyudi, di sela-sela workshop pengisian e-LHKPN dan e-LHKASN di Ruang Sidang DPRD Kota Magelang, Rabu (1/11) kemarin.

Djatmo melanjutkan, sebenarnya KPK memberi waktu pelaporan hingga Desember 2017. “Paling lambat Maret tahun berikutnya (2018). Tapi, kami mendorong para pejabat untuk merampungkan pada November. Rencananya memang Pemkot/Pemkab se-Jateng sudah semua melaporkan akhir November ini.”

Pelaporan LHKPN dilakukan secara elektronik, sesuai Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 yang menggantikan Keputusan KPK Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN.  “LHKPN secara manual sejauh ini sudah berjalan. Mulai 2017, semua dilakukan secara elektronik. Bagi yang melaporkan secara manual, akan ditolak KPK.”

E-LHKPN, sambung Djatmo, merupakan format pelaporan harta kekayaan yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Tujuannya,  lebih mudah, murah, dan bermanfaat.  Diakui Djatmo, banyak kendala teknis dalam pelaksanaan LHKPN secara elektronik. Sebab, masih banyak penyelenggara negara atau pegawai yang tidak menguasai teknologi informasi (TI). Utamanya, PNS berusia lanjut.

Pelaporan e-LHKPN, menurut Djatmo, wajib dilakukan setahun sekali. “Yang wajib melaporkan adalah pejabat eselon 2 dan semua anggota DPRD. Maka, mereka harus mengikuti workshop ini agar dapat memahami bagaimana caranya menggunakan sistem e-LHKPN.”

Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Sugiharto mengatakan, KPK sengaja didatangkan untuk memberikan penjelasan secara langsung prosedur pelaporan e-LHKPN. Tujuannya, agar para penyelenggara negara  tidak mengalami kesulitan saat melaporkan harta kekayaannya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, mengakui, workshop sangat bermanfaat agar transparansi pemerintahan lebih terbuka. “Kita dorong teman-teman untuk segera memulai mengisi e-LHKPN. Jika ada kesulitan, kita berdayakan staf ahli di masing-masing fraksi atau menunjuk admin lain.” (cr3/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here