Gandeng Santri, Awasi Jalannya Pemilu

189
SANTRI : Diskusi bertajuk ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada 2018’ di Hotel Wujil Ungaran yang digelar oleh Banwaslu Jateng, kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
SANTRI : Diskusi bertajuk ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada 2018’ di Hotel Wujil Ungaran yang digelar oleh Banwaslu Jateng, kemarin (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

UNGARAN–Santri di Pondok Pesantren (Ponpes) diminta ikut aktif dalam melakukan pengawasan saat ajang Pilgub Jateng 2018 mendatang. Sebagai implementasi pengawasan partisipatif.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subhi saat diskusi bertajuk ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada 2018’ di Hotel Wujil Ungaran, Rabu (1/11). “Kami kali ini memberikan informasi terkait pemilu, supaya santri terlibat dalam proses pemilu tidak hanya memberikan suara namun juga pengawasannya,” ujar Fajar.

Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran Pilgub Jateng pihaknya mencoba untuk melibatkan sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat. “Khususnya kelompok yang dipandang sebagai tempat untuk menyemai kebaikan,” ujarnya.

Kelompok tersebut yaitu guru, pemilih pemula, pramuka, dan dengan pondok pesantren. “Mereka sangat energik punya idealisme,” ujarnya.

Fajar mengatakan pesantren khusus di Jateng masih mengajarkan nilai yang baik seperti halnya melarang money politics. “Di pesantren pasti diajarkan bagaimana memilih seorang pemimpin yang baik dan jabatan bukan sesuatu yang diperdagangkan. Kami cuma menginformasikan ke santri salahsatu cara yang tidak baik yaitu dengan pembelian suara,” katanya.

Diharapkan apabila para santri tersebut menemui adanya money politics langsung melaporkan kepada Bawaslu Jateng. “Dengan adanya santri, kita harapkan mereka untuk menyebarluaskan paham ini,” katanya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Arif Hidayat yang juga hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa keberadaan partisipasi pengawasan masyarakat di luar penyelenggara sangat penting. “Itu untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih, berkualitas dan bermartabat untuk memperoleh pemimpin yang amanah dan bersih,” katanya. (ewb/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here