Elpiji Bersubsidi Harus Tepat Sasaran

142
CARI SOLUSI: Para pembicara Focus Group Discussion ‘Mekanisme Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran’ yang terdiri sejumlah Dinas terkait serta ekonom turut mengkampanyekan penggunaan Elpiji bersubsidi hanya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro (NURUL PRATIDINA / JAWAPOS RADAR SEMARANG).
CARI SOLUSI: Para pembicara Focus Group Discussion ‘Mekanisme Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran’ yang terdiri sejumlah Dinas terkait serta ekonom turut mengkampanyekan penggunaan Elpiji bersubsidi hanya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro (NURUL PRATIDINA / JAWAPOS RADAR SEMARANG).

SEMARANG – Pemerintah akan memanfaatkan basis data terpadu dalam penyaluran elpiji subsidi ukuran tabung 3 kg. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi salah sasaran dalam penyaluran.

Kepala Subdit Pengangkutan Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia Nunuk Wiryawan mengakui, selama ini penyaluran elpiji bersubsidi kurang tepat sasaran mengingat distribusi dilakukan secara terbuka. Sehingga banyak keluarga dari kalangan mampu yang juga menikmati fasilitas subsidi tersebut.

Oleh karena itu, ke depan pihaknya berencana bekerja sama dengan Kemensos untuk menggunakan kartu yang selama ini sudah digunakan dalam pendistribusian subsidi bagi masyarakat miskin. “Kami sudah melakukan pendatan ada sekitar 25,7 juta warga miskin yang berhak menerima subsidi dan basis data ini yang akan digunakan untuk pendistribusian elpiji,” ujarnya dalam Focus Group Discussion ‘Mekanisme Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran’, baru-baru ini.

Sedangkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan dilakukan survei ulang dengan Kemenkop dan UMKM. Data yang telah akan divalidasi ulang. Penyamaan data tersebut akan dilakukan mulai 1 Februari 2018.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Dwi Paryono menambahkan, mengenai kelangkaan elpiji yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah akhir-akhir ini bukan karena tidak adanya barang tetapi karena tidak sempurnanya distribusi.

“Dalam hal ini rantai distribusi seharusnya selesai di pangkalan, tapi pada kenyataannya melewati pengecer sebelum sampai di tangan masyarakat. Pada akhirnya harga jadi lebih tinggi, bahkan ada yang melebihi HET,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia juga menyetujui langkah koordinasi antar Kementerian untuk menyamakan data penerima elpiji subsidi. Meski demikian, pihaknya pesimistis upaya tersebut akan terealisasi di tahun 2018.

“Pada dasarnya perlu ada validasi data, kadang data di kartu keluarga tidak sesuai orang per orang. Jadi perlu ada validasi dan ini memerlukan waktu. Mungkin tahun 2019 baru bisa jalan,” ujarnya. (dna/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here