Setwan Juga Akan Diperiksa

Dugaan Penyalahgunaan Dana PD Bhumi Phala

134
Suheli (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).
Suheli (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).

TEMANGGUNG—Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung berencana memanggil 30 saksi untuk diperiksa terkait kasus penyelewengan dana perusahaan yang terjadi di Tour and Travel PD Bhumi Phala. Hal itu dilakukan setelah pada Senin (30/10) lalu, Kejari menahan mantan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bhumi Phala Temanggung (pengelola wisata Pikatan Water Park), Raharja Tri Kumuda (RTK) dan Kepala Unit (Kanit) Tour and Travel PD Bhumi Phala, Harya Wiraputra (HW).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung Fransisca J melalui Kasi Pidsus Kejari Temanggung Suheli, Selasa (31/10) kemarin berjanji pada pekan depan, Senin (6/11), sebanyak 30 saksi akan dihadirkan. “Sebanyak 23 saksi merupakan orang internal PD Bhumi Phala. Sedangkan 7 lainya dari lembaga atau dinas yang pernah menggunakan jasa Tour and Travel PD Bhumi Phala,” kata Suheli.

Tujuh saksi yang akan diperiksa, di antaranya; dari Setwan DPRD Temanggung, Santel Setda Temanggung dan beberapa sekolah di Kabupaten Temanggung. Suheli menyampaikan, Sekwan DPRD Temanggung sedikitnya pernah menggunakan jasa Tour and Travel PD Bhumi Phala sebanyak empat kali. Di antaranya, untuk kunjungan kerja ke Belitung, Bandung, Medan dan Lombok. “Kamis (2/10) besok, HW juga kita hadirkan kembali ke Kejari untuk memberi keterangan (penjelasan) lebih lanjut.”

Suheli menjelaskan, total kerugian PD Bhumi Phala ditaksir mencapai Rp 1,4 miliar. Rinciannya, Rp 662 juta dari hasil audit akuntan publik, Rp 500 juta pinjaman dari PD BKK Pringsurat; dan Rp 309 juta keuntungan bisnis yang tidak disetorkan. “Yang Rp 500 juta sudah jelas siapa penanggung jawabnya, yakni RTK. Untuk Rp 662 juta dan Rp 309 juta, masih kita cari tahu siapa-siapa penggunanya dan peruntukannya untuk apa? Tunggu saja nanti keterangan dari HW,” beber Suheli.

Seperti diberitakan koran ini, Selasa (31/10) kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung, resmi menahan mantan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bhumi Phala Temanggung RTK (Raharja Tri Kumuda). RTK tak sendiri. Ia ditahan bersama mantan Kepala Unit (Kanit) Tour and Travel PD Bhumi Phala, HW (Harya Wiraputra). PD Bhumi Phala merupakan BUMD milik Pemkab Temanggung yang mengelola objek wisata keluarga wahana air Pikatan Water Park.

“Pak RTK dan HW hari ini (kemarin, red) kita tetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menyelewengkan dana perusahaan (pengelolaan dana tour and travel),” ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung, Fransisca Juwariyah.

Perempuan ramah yang intim disapa Sisca ini membeber, pada 2015, PD Bhumi Phala membentuk unit perusahaan (anak perusahaan), yakni tour and travel, dengan menunjuk seorang Kanit. Tugas Kanit, mengurus operasional. Nah, pada kurun waktu 2016-2017, terjadi ketidakberesan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Kanit.

“Sebagian besar pengguna jasa telah melakukan pelunasan (tour and travel) melalui rekening BNI (lewat Kanit) selaku pemegang tabungan. Namun, Kanit sering mengambil uang tanpa izin induk perusahaan (PD Bhumi Phala). Setiap habis perjalanan (trip), dia selalu mengambil uang (kas bon) dengan dalih uang muka biaya operasional,” beber Kajari Sisca.

Sisca menyampaikan, karena pengambilan uang dilakukan terus-menurus, membuat seluruh keuntungan yang diperoleh unit tour and travel, menjadi tidak jelas. Padahal, semua pengguna jasa telah membayar luas. “Kerugian uang perusahaan mencapai Rp 662 juta. Sore ini juga (kemarin), kedua tersangka akan kami titipkan ke Rutan Kelas II B Temanggung. Selanjutnya, dilakukan sidang Tipikor di Semarang,” kata Sisca.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Temanggung Suheli menambahkan, uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kanit Tour and Travel sebanyak Rp 662 juta. Lantas, apa yang dilakukan oleh RTK? “Untuk menutup uang tersebut, mantan direktur mengambil kredit dari BKK Pringsurat tanpa agunan.”

Seperti diketahui, sebelum ditangani Kejaksaan, muncul unjuk rasa dari karyawan Pikatan Water Park yang meminta RTK selaku direktur saat itu, untuk mundur. RTK lantas mundur dari jabatannya pada pertengahan Agustus 2017 lalu. Sebagai gantinya, Bupati Temanggung Bambang Sukarno menunjuk seorang pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan direktur. Bupati dan DPRD setempat dalam berbagai kesempatan menyarankan kasus yang membelit PD Bhumi Phala Wisata dibawa ke ranah hukum. (san/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here