Setahun, 1.201 OTT Pungli

Rendah, Laporan Pungli di Jateng

172
SOSIALISASI: Tim Saber Pungli saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, kemarin (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
SOSIALISASI: Tim Saber Pungli saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, kemarin (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jateng dinilai paling minim dalam melakukan operasi tangkat tangan (OTT) praktik pungli. Tercatat,  sepanjang Oktober 2016-Oktober 2017, Satgas Saber Pungli hanya melakukan 35 OTT pungli yang melibatkan 69 tersangka. Jumlah itu tidak sampai 10 persen dari jumlah OTT nasional yang mencapai 1.201 kasus dengan melibatkan 2.426 tersangka.

Ketua Satgas Saber Pungli, Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, menjelaskan, Jabar menjadi daerah yang paling banyak dilakukan OTT pungli. Setelah Jabar, ada DKI dan Sumatera Utara. “Karena banyak laporan (pungli) di Jabar. Selain itu, karena wilayah Jabar cukup luas,” terangnya dalam Sosialisasi Kebijakan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa (31/10).

Meski OTT pungli terbanyak di Jabar, kata Dwi, barang bukti kasus OTT paling tinggi justru di Kalimantan Timur. Yakni, mencapai Rp 298 miliar. “Total nasional Rp 315 miliar. Kalau daerah yang paling sedikit, di Papua, hanya Rp 400 ribu,” katanya.

Dijelaskan, dari laporan-laporan itu, instansi yang paling banyak mendapat aduan terjadinya pungli adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diikuti Kepolisian dan Kementerian Perhubungan.

Untuk itu, pihaknya meminta seluruh jajaran UPP di daerah-daerah lebih gencar dalam upaya penindakan dan pencegahan terhadap praktik pungli. Sebab, lanjut dia, praktik pungli sampai saat ini masih marak terjadi.

“Kasus pungli tidak akan pernah berhenti, karena berkaitan dengan karakter mental, kebutuhan, aspek organisasi, aspek manajemen, aspek individu yang serakah dan sebagainya. Untuk itu, tim Saber Pungli dan tim UPP di daerah saya minta serius dalam melaksanakan tugasnya,” paparnya.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, di Jateng sendiri terdapat 35 kasus OTT pungli dengan 69 tersangka. Dari jumlah tersebut, lima kasus sudah masuk penyidikan dan 10 kasus dinyatakan berkas perkara lengkap (P21). “Sebanyak 18 kasus sudah dilimpahkan kepada pengadilan,” terangnya.

Ketua UPP Jateng, Kombes Pol Budi Susanto, menambahkan, kasus OTT pungli terbanyak di Jateng justru diduduki instansi kepolisian. Dari 35 kasus, 6 di antaranya terjadi di kepolisian dengan 16 tersangka. Kasus yang paling banyak ada pada perpanjangan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), perpanjangan SIM, pungutan cek fisik kendaraan, pungli tilang lalu lintas dan sebagainya.

Setelah institusi Polri, jumlah kasus OTT pungli selanjutnya berasal dari masyarakat yang berprofesi sebagai juru parkir (jukir) dengan jumlah 16 kasus dan 16 pelaku. Kemudian tingkat kelurahan dengan 10 kasus dan 13 pelaku, Kantor Imigrasi, Dinas Kesehatan, DPRD, Dinas Peternakan yang masing-masing 4 pelaku. “Sementara instansi lain seperti Lapas 3 pelaku, Dinas Pertanian 3 pelaku dan lain sebagainya,” bebernya.

Dari hasil OTT pungli selama setahun itu, lanjutnya, barang bukti yang berhasil diamankan mencapai Rp 1,9 miliar. Sementara untuk laporan terkait pungli di Jateng dari masyarakat ada 195 kasus. “Dari jumlah itu, beberapa sudah kami proses bahkan sudah sampai P21 dan disidangkan di pengadilan,” tegasnya.

Diterangkan, banyaknya kasus pungli di Jateng harus menjadi perhatian serius pemerintah baik pusat ataupun daerah. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemda mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional UPP, mengoptimalkan giat UPP hingga level kecamatan dan memperkuat giat revolusi mental di masing-masing instansi. Sebab, selama ini pemda masih ‘pelit’ dalam mengalokasikan anggaran bagi Tim Saber Pungli. Bahkan Provinsi Jateng hanya menganggarkan sekitar Rp 377 juta. Jauh dari Pemkot Semarang yang mencapai Rp 1,3 miliar.

“Kami juga berharap agar pemerintah melakukan transparansi penggunaan anggaran untuk meminimalisasi kasus pungli,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, menuturkan, pemberantasan pungli harus dikeroyok bareng-barang. Tidak bisa hanya mengandalkan Satgas Saber Pungli saja.

Karena itu, mantan Bupati Purbalingga ini mengajak seluruh warga Jateng untuk membantu melaporkan jika melihat ada pungli.  “Mereka harus didorong untuk berani melapor ketika melihat praktik pungli di sekitarnya atau yang menimpa dirinya,” tuturnya.

Sedikitnya OTT pungli di Jateng, bisa jadi karena memang jarang ada laporan dari masyarakat. Ya, pungli seperti fenomena gunung es. Artinya, sedikit kasus bukan berarti memang jarang. Tapi bisa jadi karena tidak diketahui.

Untuk menumbuhkan rasa berani melaporkan, pemerintah dan Satgas Saber Pungli harus meyakinkan masyarakat jika pengaduan yang mereka laporkan lewat kanal-kanal yang disediakan akan ditindaklanjuti. “Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan baik asal disertai bukti dan bukan asal tuduh. Masyarakat itu merupakan kepanjangan tangan kita dalam pemberantasan pungli,” katanya.

Selain keterlibatan masyarakat, pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan  penguatan sistem antipungli. Yakni, dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat. Bisa juga dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan tersebut berjalan. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktik pungli.

Heru menyampaikan, penindakan tegas terhadap praktik-praktik pungli juga perlu dilakukan sebagai shock therapy bagi para pelaku. Karena itulah dirinya mendukung penuh operasi-operasi senyap atau OTT yang dilakukan baik oleh petugas kepolisian maupun KPK. “Artinya, hari ini orang mau main-main akan merasa takut karena ada satgas saber pungli yang terus bergerak di mana-mana,” terangnya.

Dia pun berpesan kepada jajaran birokrasi di Jateng untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan memastikan pelayanan prima, yakni mudah, murah, dan cepat.

Pada hari yang sama, sejumlah punggawa Satgas Saber Pungli berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos Radar Semarang  Jalan Veteran 55. Mereka disambut oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz, Pemimpin Redaksi Arif Riyanto, serta sejumlah staf redaksi.

Wakil Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol M Ghufron, memaparkan, banyaknya kasus pungli di pengurusan STNK dan SIM, tidak bisa disangkutpautkan dengan maraknya calo. Sebab, menurutnya, calo dan pungli sangat beda. Calo, menurutnya, adalah biro jasa yang membantu masyarakat atau wajib pajak dalam pengurusan. “Misalnya, karena tidak sempat, atau sedang berhalangan. Tapi memang, kata calo sudah dikonotasikan negatif,” ucapnya.

Sementara pungli, lanjutnya, adalah situasi di mana seseorang menawarkan jalan pintas pengurusan dengan biaya lebih. Misalnya, membuat SIM A yang sebenarnya hanya Rp 150 ribu, jadi Rp 600 ribu asal tidak perlu mengikuti prosedur yang berlaku. “Itu baru pungli,” tegasnya.

Dia juga membeberkan, sistem online yang dilakukan di birokrasi, tidak semata-mata menghilangkan peluang pungli begitu saja. Dia mencontohkan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Memang semua perizinan lewat online. Tapi, berkas di meja kepala dinas, tetap offline. Nah, di situ ada kesempatan lagi. Beberapa waktu lalu, KPK melakukak OTT Kepala Dinas PTSP Bandung, Medan, dan Banten,” bebernya.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Satgas Saber Pungli, Asep Kurnia, mengatakan, pihaknya sengaja menggeber sosialisasi mengenai pemberantasan pungli kepada kalangan mahasiswa dan pelajar. Sebab, mereka dianggap mampu menjadi mata sekaligus tangan panjang dalam melakukan pengawasan pungli. “Bahkan kami berharap, ada organisasi antipungli di setiap daerah,” harapnya. (amh/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here