Pilgub 2018, Segera Bentuk Sentra Gakumdu

168
RAKOR : Kasi Intel Kerjari Kendal, Edi Budiono (tengah) disela Rapat Koordinasi Masalah Aktual yang dihelat Kantor Kesbangpol di Penodopo Agung Kabupaten Kendal, kemarin (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG).
RAKOR : Kasi Intel Kerjari Kendal, Edi Budiono (tengah) disela Rapat Koordinasi Masalah Aktual yang dihelat Kantor Kesbangpol di Penodopo Agung Kabupaten Kendal, kemarin (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG).

KENDAL—Guna menyongsong Pilgub Jateng 2018, Panwas, Kepolisian dan  Kejaksaan segera membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dimana penegakan hukum gabungan dilakukan satu atap.

Demikian dikatakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Edi Budiono disela Rapat Koordinasi Masalah Aktual yang dihelat Kantor Kesbangpol di Penodopo Agung Kabupaten Kendal.

Menurutnya, Gakumdu dibentuk untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum Pilkada akan dikenakan ancaman pidana. Termasuk jika ditemukan adanya praktik politik uang. Tugas Sentra Gakkumdu adalah untuk mengusut pidana politik uang dari hulu hingga hilir.

Teknisnya nanti, Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan koordinasi di setiap tindakan yang akan diambil. Panwas bertugas melakukan pengawasan yang terjadi di lapangan. Yakni dengan melaporkan dan mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu.

“Untuk rangkaiannya, jika ada pelaporan soal pelanggaran hukum Pilkada, panwas akan mengumpulkan alat bukti sebelum nanti diserahkan kepada penyidik di kepolisian. Sedangkan kejaksaan melakukan penuntutan di pengadilan. Hal ini harus cepat, karena proses persidangan harus diputus secara cepat,” katanya, kemarin.

Gakkumdu nantinya akan memantau dan memproses perkara pidana pelanggaran pada Pilkada. Namun dia meminta agar pelaporan tersebut diikuti dengan bukti yang cukup, mengingat waktu penyelidikan terbatas. “Setelah ada laporan dari Panwas, kami menganalisa 3-5 hari. Setelah valid dan bisa ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, dan adanya tersangka maka tahapan berikutnya adalah penyidikan selama 14 hari,” paparnya.

Tahapan berikutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama tujuh hari untuk dilakukan penelitian. “Dengan waktu yang sempit, pembuktian yang meliputi pelapor, barang bukti dan tersangka harus ada. Kemudian Kejaksaan menyusun rencana dakwaan dan dakwaan untuk diajukan pke persidangan,” tambahnya.

Ketua Panwas Kendal, Ubaidillah, Gakumdu akan saling memperkuat. Kewenangan panwas yang terbatas dapat diperkuat kepolisian dan kejaksaan. Nantinya, Panwas melalui mekanisme satu atap juga berwenang melakukan penindakan pidana. “Tujuannya agar aturan pemilu ini sama-sama ditaati bersama,” tandasnya.

Pihak Panwas memastikan, akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak sampai melakukan pelanggaran hukum. Terutama politik uang atau pelanggaran lainnya yang memang kerap terjadi dalam pemilukada. “Jika terjadi politik uang, segera catat, foto dan kumpulka barang bukti lainnya sebagai bahan tindak lanjut untuk dilaporkan ke kepolisian,” tandasnya.

Semakin sedikit indikasi politik uang, nilai demokrasi yang dimiliki masyarakat serta peserta Pemilu semakin berintegritas. “Prinsip dasarnya lebih kepada pencegahan. Kalau perlu nanti kami akan memasang aturan ini melalui baliho agar masyarakat bisa memahami,” lanjutnya. (bud/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here