Permenhub 108 Dituding Membunuh Taksi Online

134

JOGJA—Ribuan sopir taksi online di Jogjakarta, Selasa (31/10) kemarin, berunjuk rasa, di depan gedung DPRD DIY. Mereka tegas menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mulai berlaku per 1 November 2017. Pengunjuk rasa merupakan pengemudi tranportasi berbasis aplikasi online yang tergabung dalam PPOJ. Yakni, Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ).

Untuk diketahui, Permenhub 108 merupakan revisi dari Permenhub Nomor 26/2017 yang oleh Mahkamah Agung telah dicabut 14 poin di dalamnya. Dalam revisinya melalui Permenhub 108, ada sembilan poin anyar yang dianggap oleh para driver online, sama sekali tidak memihak keberadaan taksi online. Ketua PPOJ, Muchtar Anshori menuding, Permenhub 108 bukan untuk mengatur transportasi online. “Ini hanya cara untuk mengebiri hak driver online.”

PPOJ menyatakan sejumlah keberatan. Di antaranya, Permenhub 108 menghilangkan privilege atau hak istimewa masyarakat sebagai pengguna transportasi berbasis aplikasi online. Di antaranya, kewajiban menempel stiker logo Dinas Perhubungan di bodi mobil sebelah kanan dan kiri, dengan ukuran yang tidak proporsional. Padahal, nilai jual taksi online kesannya seperti mobil pribadi. “Kalau dipasang stiker besar itu tak ubahnya armada transportasi umum lain.”

Keberatan lain terkait aturan kewajiban sertifikasi registrasi uji tipe (SRUT) yang hanya dikhususkan bagi armada atau mobil baru. Aturan ini dikhawatirkan memberangus hak driver yang memiliki mobil seken atau keluaran tahun lama. PPOJ menuding, Permenhub 108 sebagai persekongkolan pemilik modal untuk memangkas besar-besaran armada online. “Bahkan ini akan membunuh hak driver online mencari rezeki,” kata Muchtar Anshori

Pengalaman para driver online selama ini, lanjut Muchtar Anshori, citra bahwa driver sebagai mitra aplikasi, tidak lagi terbukti. Karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. “Kami bukan budak para pemodal, kami memanjakan pengguna jasa kami dengan mobil privat berpelat hitam, dengan harga terjangkau, dan pelayanan yang nyaman.”

PPOJ mendesak DPRD DIY mengawal aspirasi driver online untuk dibawa ke pemerintah pusat. Tuntutan utama mereka, Permenhub 108 segera direvisi. Setidaknya, pemerintah melibatkan driver online saat proses revisi Permenhub.

Bagaimana tanggapan DPRD DIY? Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan, ‎melihat Permenhub 108 mengarah ke kapitalisme. Salah satu poin yang disoroti, aturan minimal kepemilikan lima unit armada. Dengan satu mobil saja, para driver online bisa produktif. “Ini aturan baru malah menghalangi mencari nafkah,” tudingnya.

Dharma berjanji segera menindaklanjuti aspirasi PPOJ untuk diteruskan ke pusat melalui DPR RI. Dharma juga meminta Pemprov DIY agar responsif dan membuktikan komitmen menciptakan kegiatan ekonomi masyarakat dan bukan sebaliknya. (jpg/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here