Pemprov Tunggu Usulan UMK Kabupaten/Kota

141

SEMARANG- Pemprov Jateng masih membuka usulan bagi 35 daerah mengenai besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018. Meski begitu, nantinya penetapan kenaikan UMK tetap mengaku pada formula yang telah dituangkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Formula yang diatur PP 78/2015 tersebut, kenaikan UMK dipengaruhi angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari hitungan itu, pada 2018, kenaikan UMK mencapai 8,7 persen.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Jateng, Wika Bintang menjelaskan, meski kenaikan sudah dihitung lewat PP 78/2015, pihaknya tetap membuka usulan 35 kabupaten/kota yang ingin mengajukan kenaikan UMK.

“Usulan itu untuk mengakomodasi kaum buruh, jadi ada semacam aspirasi yang harus dipertimbangkan. Pak Gubernur menghendaki agar nantinya tidak ada masalah dalam penentuan UMK,” terangnya, Selasa (31/10).

Dijelaskan, tidak semua buruh di Jateng setuju dengan perhitungan PP 78/2015. Jadi, jika nantinya ada usulan lain yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan kenaikan UMK, akan diteruskan ke pusat.

“PP 78 kan berlaku 5 tahun. Ini masuk tahun ketiga. Nanti kalau ada usulan, akan kami teruskan ke Dewan Pengupahan dan Kementerian Tenaga Kerja,” tegasnya.

Hingga saat ini, lanjut Wika, baru ada delapan daerah yang mengusulkan besaran kenaikan UMK. Yakni, Kabupaten Semarang, Jepara, Rembang, Wonogiri, Boyolali, Wonosobo, Cilacap, dan Kota Tegal. Yang lainnya, diharapkan bisa segera menyetor usulan.

“Sebenarnya usulan itu paling lambat 27 Oktober kemarin. Tapi karena saat ini baru ada delapan, akan kami perpanjang sampai awal November. Nanti usulan itu akan diproses di Dewan Pengupahan. Kemudian, penetapan UMK paling lambat diumumkan 21 November 2017,” paparnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, menambahkan, mekanisme perhitungan kenaikan UMK di seluruh daerah harus sesuai PP 78/2015. Aturan itu sudah dipahami semua pihak. “Tentunya besaran dihitung saja sesuai mekanisme,” terangnya.

Meski begitu, pihaknya merasa  usulan dari pemerintah daerah juga diperlukan sebagai koordinasi. “Usulan perlu juga. Tapi kan sudah ada pedoman perhitungannya. Pemprov perlu mengkoordinasikan dengan pihak terkait di kabupaten/kota dalam proses penetapan angkanya,” katanya.

Ketua Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, menegaskan, bagaimana pun, hitungan kenaikan UMK harus sesuai dengan rumusan PP 78/2015. Sebab, formula perhitungannya dinilai sudah sangat tepat dengan kondisi saat ini. Pengusaha tidak terlalu keberatan, dan pekerja pun tidak terlalu rendah karena sudah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami akan berkomitmen dengan menggunakan rumusan sesuai PP 78. Saya kira, semua buruh sudah menerima soal rumusan itu. Memang ada 1-2 orang saja yang tidak setuju. Tapi orang itu mengatasnamakan kaum buruh,” bebernya. (amh/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here