Kajati Jateng Dukung MAKI

143

SEMARANG– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dukung intervensi yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Hal itu berbeda dengan tanggapan yang diajukan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi terkait gugatan intervensi praperadilan, atas penetapan dirinya sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi bantuan politik (banpol) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (31/10).

Dalam berkas tanggapannya JA dan Kajati Jateng diwakili oleh jaksa Mangantas Suregar, Kusri, M. Rustam Efendi, Heri Febrianto, Indi Premadasa dan M. Irfan Budi Santoso. Keenamnya menyatakan alasan MAKI haruslah diterima dan penetapan Ahmad Marzuki sebagai tersangka haruslah dinyatakan sah.

Menurut keenamnya alasan pemohon intervensi yang pada pokoknya menolak praperadilan pemohon Ahmad Marzuki atas tidak sahnya penetapan tersangka yang bersangkutan. Pihaknya sebagai pihak turut termohon berpendapat bahwa permohonan intervensi praperadilan pemohon intervensi sesuai ketentuan bab V peran serta masyarakat tentang undang-undang tipikor.

“Kiranya terkait pendapat kami oleh majelis hakim dipertimbangkan oleh yang mulia hakim,” kata keenam jaksa tersebut dalam berkas yang dianggap dibacakan.

Sedangkan dalam berkas kuasa hukum Ahmad Marzuki disampaikan Muchammad Chayat, Firda Novika Arisanti dan Wahyu Widodo menyatakan menolak permohonan intervensi praperadilan pihaknya. Kemudian meminta hakim menyatakan bahwa permohonan intervensi tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Selain itu, ketiganya meminta hakim menyatakan bahwa kedudukan pemohon intervensi dalam permohonan intervensi tidak memiluki dasar hukum dan bertentangan dengan undang-undang hukum acara pidana.

“Meminta hakim menyatakan melanjutkan pemeriksaan atas permohonan praperadilan dan subsidair apabila hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya,”tandasnya.

Usai sidang, dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal praperadilan Lasito. Kordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan dari jawaban para pihak intinya pemohon pada prinsipnua menolak intervensi, sedangkan termohon dan kejaksaan pada prinsipnya menerima intervensi.

“Kalau pernyataan kami pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada hakim, yang tentunya memutus berdasarkan kebenaran dan keadilan,”ungkapnya. (jks/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here