Jangan Takut dengan Wartawan

137
PAHAMI UU PERS – Pertemuan Bakohumas Pemkot Magelang menghadirkan dua narasumber dari PWI Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan seputar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Selasa (31/10) (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU).
PAHAMI UU PERS – Pertemuan Bakohumas Pemkot Magelang menghadirkan dua narasumber dari PWI Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan seputar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Selasa (31/10) (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU).

MAGELANG – Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur badan usaha milik daerah (BUMD), camat dan lurah diharapkan tidak perlu takut dengan wartawan. Sebaliknya, mereka bisa ikut mengontrol wartawan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.

“Ada kesan di masyarakat bahwa wartawan adalah makhluk yang tak tersentuh, banyak orang takut ketika bertemu dengan wartawan,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah, Amir Machmud NS dalam pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) Pemkot Magelang di Gedung Adipura, Selasa (31/10).

Menurut Amir, tugas wartawan atau pers adalah memberi edukasi pada masyarakat, dan juga menjadi alat kontrol sosial. Namun, bukan berarti wartawan tidak boleh dikontrol oleh ‘sosial’ itu sendiri. “Wartawan atau pers bisa dikontrol oleh publik, karena ini bagian dari profesionalitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Amir menyampaikan materi tentang UU Pers. Pemahaman terhadap UU Pers dirasa penting, karena selama ini masih banyak masalah dalam hubungan pers dengan publik maupun dengan intitusi-institusi yang selama ini juga membutuhkan media. Di sisi lain, kualitas atau kompetensi sumber daya manusia (SDM) pers belum merata.

“Karena itu (relasi pers, Red) harus profesional dengan menjaga akuntabilitas, verifikasi dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya. Pers diminta harus adil dalam penggunaan hak jawab dan hak koreksi.

Dewan Penasihat PWI Jateng, Sri Mulyadi yang hadir dalam acara ini menyampaikan materi terkait Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia pun mengidentifikasi beberapa bentuk pelanggaran KEJ secara umum, yang dilakukan wartawan atau pers. Di antaranya, berita yang ditayangkan tidak berimbang, berpihak, tidak ada verifikasi, menghakimi, data tidak akurat, sumber berita tidak kredibel, dan berita mengandung muatan kekerasan atau sadis. “Ada juga pencampuran fakta dan opini dalam berita,” tuturnya.

Ia mengamati, kesalahan-kesalahan ini kerap terjadi pada media dalam jaringan (daring) yang mengutamakan kecepatan, dibanding ketepatan. Ia menyontohkan, banyak berita yang ditayangkan terlebih dulu, lalu hak jawab kemudian. “Padahal kita harus menyajikan berita yang berimbang, artinya kedua belah pihak mendapat porsi yang sama,” tuturnya. (put/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here