Investasi di Jateng Tembus Rp 33,02 T

128
Prasetyo Aribowo (Istimewa).
Prasetyo Aribowo (Istimewa).

SEMARANG – Realisasi penanaman modal di Jateng hingga triwulan ketiga tahun 2017 ini mencapai Rp 33,02 triliun. Jumlah tersebut mencapai 79 persen dari target investasi Jateng tahun 2017 sebesar Rp 41,7 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan, capaian nilai investasi hingga akhir September 2017 tersebut terdiri dari Rp 13,07 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 19.96 triliun. “Target kami hingga triwulan III hanya Rp 31,3 triliun sehingga ada kelebihan Rp 2 triliun yang ini akan jadi simpanan untuk triwulan IV nanti,” ujarnya. Pihaknya yakin target investasi yang dipatok dapat tercapai di akhir tahun 2017. Yaitu menambah lagi investasi sebesar Rp 8,7 triliun.

Sari Rp 33,02 triliun investasi tersebut terdiri dari 1.940 proyek yang didominasi 1.050 buah proyek PMDN dan 890 PMA. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami peningkatan karena sebelumnya hanya 1.377 proyek. Banyaknya proyek tersebut bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 98.323 orang yang terdiri dari 67.395 orang pada proyek PMA dan 30.928 orang pada proyek PMDN.

Dikatakan Prasetyo, lima sektor teratas penyumbang realisasi investasi PMA masih ditopang dari sektor listrik, gas dan air disusul industri kayu dan industri kulit barang dari kulit dan sepatu. “Sementara untuk investasi PMDN ditopang dari sektor industri tekstil disusul transportasi gudang dan telekomunikasi serta industri makanan,” katanya.

Mantan Kepala Dinbudpar Jateng itu menjelaskan, Kabupaten Jepara dan Batang menjadi daerah teratas realisasi investasi untuk PMA. Sedangkan untuk investasi PMDN masih dikuasai Kabupaten Pekalongan dan Sukoharjo. Lima negara investor teratas di Jateng adalah Jepang, India, Korea Selatan, Singapura dan British Virgin Islands.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, reformasi perizinan yang paling dibutuhkan saat ini ialah di kabupaten/kota. Sebab masih banyak birokrasi di daerah yang dikeluhkan masyarakat karena prosesnya berbelit-belit dan adanya pungutan liar. “Kalau di Pemprov saya tegaskan tidak ada pungli, yang ketahuan langsung pecat. Makanya kami mendorong agar diterapkan di kabupaten kota,” tegasnya. (ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here