Warga Sukorejo Geruduk Kejari Kendal

614
DATANGI KEJARI: Warga Sukorejo saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kendal, kemarin (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DATANGI KEJARI: Warga Sukorejo saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kendal, kemarin (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG).

KENDAL – Merasa tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terlalu ringan, Puluhan warga Sukorejo yang mengatasnamakan masyarakat peduli keadilan dan LSM Satria berbondong-bondong mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari ) Kendal. Ketidakpuasan warga Sukorejo itu terkait atas kasus dugaan penipuan terdakwa seorang pengacara, Purwanti.

Sebelum menggeruduk Kantor Kejari, massa melakukan aksi long march dari Alun-alunn Kendal menuju Kantor Kejari. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan agar jaksa dan hakim jujur dan memberikan rasa keadilan pada masyarkat.

Massa menilai, JPU dalam kasus tersebut lebih berpihak pada terdakwa. Pasalnya, dalam sidang kasus dugaan penggelapan dan penipuan, JPU hanya menuntut 10 bulan penjara saja. Padahal menurut warga tindakan yang dilakukan Purwanti sudah sangat merugikan. Terutama kepada korban yang merupakan harta anak yatim yang ditipu dan digelapkan terdakwa.

“Mana keadilan, jangan hanya karena terdakwa seorang pengacara tuntutan JPU hanya 10 bulan. Itu sama saja dengan maling ayam, maling sandal padahal kerugian akibat perbuatan terdakwa mencapai miliaran Rupiah,” tegas April Rudiyanto dalam orasinya.

Kordinator Aksi, Supriyanto menjelaskan tuntutan jaksa dinilai jauh dari rasa keadilan. Sedianya untuk seorang pengacara yang paham dengan hukum dan terbukti melakukan pengelapan minimal tiga tahun. “Kami menuntut agar perkara nomor 86/Pid.B/PN Kdl dengan terdakwa Purwanti divonis maksimal, agar membuat jera,” tandasnya.

Supriyanto meinta JPU dari kejari Kendal diperiksa karena tidak bisa memilah dalam menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa. “Kami meminta jaksa yang menangani kasus ini diperiksa dan diberikan sanksi karena tidak profesional,” imbuh Supriyanto.

Setelah menggelar orasi di depan pintu gerbang kantor Kejari Kendal, sejumlah perwakilan diterima Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendal. Dalam pertemuan tersebut perwakilan warga meminta kajari untuk bertindak adil sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Kajari Kendal, Yudi Hendarto mengatakan jaksa sebelum menjatuhkan tuntutan sudah kajian dan berkordinasi dengan Kajari. Yakni berdasarkan alat bukti yang ada dengan mempertimbangkan perbuatan, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan.

“Sesuai dengan alat bukti yang ada dan Pasal yang dikenakan terdakwa kami tuntut pidana 10 bulan. Karena dari korban mengaku telah tertipu Rp 3 miliar, tapi bukti yang ada hanya Rp 367 juta saja,” katanya.

Perihal kerugian lainnya, pihak kejaksaan belum memiliki bukti kuat. Sehingga tidak bisa dituntutkan terhadap diri terdakwa. Namun bukan berarti terdakwa bisa lepas dari jeratan hukum atas perbuatan lainnya. “Jika kedepan ditemukan bukti yang memperkuat bahwa terdakwa melalukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, maka bisa dituntut lagi ke Pengadilan,” tandansya. (bud/bas)