Wika Bintang (Istimewa).
Wika Bintang (Istimewa).

SEMARANG- Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan bakal naik 8,7 persen dari tahun ini. Yakni, dari Rp 1.367.000 menjadi Rp 1.486.065. Rencananya, kenaikan itu akan ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pada 1 November 2017 besok.

Ganjar menerangkan, formula kenaikan UMP dihitung berdasarkan formula dari PP 78 Tahun 2015. “Rumusnya simpel. Kami pakai upah buruh yang sekarang, dibagi UMK. Ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (30/10).

Formula tersebut, lanjutnya, dihitung dengan menambahkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi terakhir, yakni 3,99 persen inflasi, dan 4,72 persen kenaikan ekonomi secara nasional.

Ganjar mengaku, nominal UMP tidak bisa dibandingkan dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di 35 daerah di Jateng.

“Kalau dibandingkan dengan UMK Kota Semarang ya njegleg. Sementara ini, daerah yang menyerahkan besaran UMK baru delapan daerah,” tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Wika Bintang menambahkan, jika dibandingkan dengan DI Jogjakarta dengan UMP Rp 1.454.154, UMP di Jateng lebih tinggi. Sementara dibandingkan dengan dua provinsi lain, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat memang masih di bawah mereka. Di Jabar, besaran UMP 2018 mencapai Rp 1.544.360, dan Jatim Rp1.508.800.

Mengenai UMK, pihaknya berncana menetapkan pada 21 November 2017. Saat ini, pihaknya tengah menunggu usulan angka kenaikan UMK dari masing-masing daerah di Jateng. “Sebenarnya batas waktu usulan 27 Oktober 2017. Tapi sampai sekarang, baru 8 daerah yang mengajukan,” jelasnya.

Delapan daerah itu adalah Kabupaten Semarang, Jepara, Rembang, Wonogiri, Boyolali, Wonosobo, Cilacap, dan Kota Tegal. “Yang lain, akan kami tunggu paling lambat menyerahkan awal November ini,” katanya.

Jika 35 kabupaten/kota sudah menyerahkan usulan, Wika akan membawa data tersebut ke Dewan Pengupahan. Nantinya Dewan Pengupahan berhak mengevaluasi angka. “Biasanya 10 November sudah klir,” terangnya.

Perhitungan kenaikan UMK, lanjutnya, sebenarnya sudah bisa dihitung lewat PP 78. Hanya saja, pihaknya tetap menerima usulan dari masing-masing daerah. Hal itu dilakukan untuk menampung usulan atau aspirasi para pekerja.

“Jadi, nanti kami bisa tahu, ada masalah apa kok rumus PP 78 tidak bisa diterima di daerah. Apalagi, PP 78 itu kan berlaku 5 tahun. Ini sudah masuk tahun ketiga. Wajar kalau perlu dievaluasi,” bebernya.

Diakui Wika, di Jateng masih ada dua daerah yang belum melaksanakan 100 persen perhitungan angka UMK sesuuai kebutuhan hidup layak (KHL). Dilihat dari angka 2017, dua daerah yang belum mencapai 100 persen KHL di Jateng, yakni Kabupaten Magelang dan Batang.

Terpisah, Sekretaris DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo, menilai, kenaikan UMP 8,7 persen tersebut memang sudah sesuai dengan formula perhitungan yang tertuang dalam PP 78 Tahun 2015. Begitu juga dengan hitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dijelaskan lewat Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Meski begitu, pihaknya merasa besaran kenaikan itu tidak relevan dilaksanakan. Bahkan tidak tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dalam UU itu, upah dilaksanakan mestinya untuk pencapaian kebutuhan hidup layak yang mampu menyejahterakan pekerja atau buruh,” terangnya.

Di Jateng, lanjutnya, masih ada buruh yang mendapatkan upah rendah. Jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak yang sesungguhnya. Karena itu, dia meminta seharusnya ada penyesuaian terlebih dahulu supaya tidak tertinggal jauh dengan provinsi lainnya.

“Tapi  jika UMP 2018 di Jateng sudah ditetapkan dengan besaran kenaikan 8,7 persen, maka kami berharap Gubernur Jateng masih mempunyai keberanian dalam menetapkan UMK 2018 di 35 kota/kabupaten di Jateng yang besarannya disesuaikan dengan hasil survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” paparnya.

Dia memprediksi pada Desember 2017 sudah 100 persen di masing-masing daerah, dan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga Jateng akan mampu mengejar ketertinggalan tingkat upahnya dengan provinsi lainnya,” harapnya. (amh/aro)