Target PAD 2018 Rp 360 Miliar

516

UNGARAN – Pemkab Semarang mentargetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2018 mendatang sebesar Rp 360 miliar. Bupati Semarang Mundjirin mengungkapkan PAD tersebut antara lain berasal dari pajak daeraah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengantar nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2018 disebutkan penerimaan pajak daerah pada RAPBD direncanakan sebesar Rp 131 miliar, sedangkan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 31 miliar atau berkurang Rp 100 juta.

“Jika dibandingkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang direncanakan sebesar Rp 31 miliar,” kata Mundjirin, Senin (30/10).

Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada RAPBD direncanakan sebesar Rp 16 miliar. Kemudian lain-lain PAD yang sah pada RAPBD direncanakan sebesar Rp 180 miliar.

Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 100 juta dibandingkan nota kesepakatan KUA-PPAS yang direncanakan Rp 180 miliar. “Kenaikan itu berasal dari penyesuaian pendapatan radio suara serasi dan penyesuaian rencana hasil lelang bengkok,” katanya.

Selain penerimaan PAD, Pemkab Semarang juga merencanakan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 308 miliar. Pendapatan itu terdiri bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 135 miliar, penerimaan dana insentif daerah Rp 7,5 miliar dan penerimaan dari dana Desa sebesar Rp 165 miliar.

Adapun perencanaan pendapatan bersumber dari dana perimbangan RAPBD sesebar Rp 1,019 triliun masih sama seperti  yang proyeksi dana perimbangan pada nota kesepakatan KUA-PPAS.

Rinciannya, dana bagi hasil  pajak/bukan pajak sebesar Rp 50 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 968 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum direncanakan penerimaannya.

Mundjirin mengatakan, upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah khususnya PAD antara lain peningkatakan pelayanan serta penyelenggaraan sistem tata kelola pendapatan daerah yang efektif efisien dan akuntabel dengan memperluas sistem penerimaan nontunai secara bertahap.

“Selain itu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi yang efektif, penyesuaian tarif berdasar regulasi baru, penggalian potensi objek baru, serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan pendapatan,” katanya. (ewb/bas)