TAK BERIZIN: Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menyegel UD Ratna Garmen di Desa Delik Kecamatan Tuntang (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TAK BERIZIN: Petugas Satpol PP Kabupaten Semarang saat menyegel UD Ratna Garmen di Desa Delik Kecamatan Tuntang (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

UNGARAN – Satpol PP Kabupaten Semarang kembali melakukan penyegelan terhadap tempat usaha di Kabupaten Semarang. Kali ini penyegelan dilakukan terhadap Usaha Dagang (UD) Ratna Garmen di Desa Delik Kecamatan Tuntang.

Penyegelan dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang Tajudin Noor. Usai penyegelan, Tajudin menjelaskan jika hal itu dilakukan lantaran amanat dari Pansus Perizinan. “Sehingga kami tutup operasionalnya,” kata Tajudin, Senin (30/10).

Dijelaskan lebih lanjut, adapun alasan penutupan yaitu tempat usaha tersebut dinilai melanggar tujuh perda sekaligus. Antara lain Perda Kabupaten Semarang Nomor 4/2004 tentang izin usaha dan industri serta tanda daftar industri.

Selain itu Perda Kabupaten Semarang Nomor 16/2010 tentang penataan dan pembinaan pergudangan, Perda Kabupaten Semarang Nomor 9/2014 tentang izin gangguan (HO), Perda Kabupaten Semarang Nomor 10/2014, Perda Kabupaten Semarang Nomor 2/2015 tentang bangunan gedung, dan Perda Kabupaten Semarang Nomor 6/2011 tentang RT/RW.“Semuanya dilanggar dan tidak memiliki izin sama sekali,” ujar Tajudin.

Penyegelan dilakukan dengan menempelkan sebuah stiker bernada ‘Disegel’ dan pemasangan garis Satpol PP line oleh petugas. Dijelaskan Tajudin, sebelumnya teguran sudah dilayangkan ke UD Ratna Garmen tersebut.

Namun hingga beberapa kali teguran, pihak pemilik maupun pengelola masih mengindahkannya. “Pemilik dan pengelola masih bandel, sudah berkali-kali diperingatkan masih saja tidak mematuhi aturan. Sehingga kami segel,” katanya.

Dikatakan Tajudin, penyegelan tersebut juga sebagai bentuk ketegasan Pemkab Semarang dalam hal penegakan Perda. “Perda harus ditaati, karena aturan sudah jelas,” ujarnya.

Penyegelan tersebut, lanjutnya, akan tetap berlaku sampai pemilik usaha maupun pengelola menuntaskan kewajibannya. Kewajiban tersebut yaitu bukti kepemilikan berbagai izin untuk usaha tersebut. Tajudin juga menegaskan jika pihaknya tidak main-main dalam hal penegakan Perda. “Kalaupun ada yang tidak taat dalam perda tetap akan kami segel dan tidak pandang bulu,” ujarnya.

Selama ini, kesalahan fatal dari UD tersebut yaitu fungsi dari bangunan. Dimana difungsikan untuk produksi. “Seharusnya itu hanya untuk gudang saja, bukan untuk produksi,” tuturnya.

Sehingga apabila nantinya pemilik dari UD tersebut sudah mengantongi izin lengkap dan beroperasi hanya diperbolehkan untuk gudang.“Nanti harus untuk gudang, bukan untuk produksi kalau sudah memiliki izin lengkap dan beroperasi,” katanya.

Adapun UD Ratna Garmen merupakan milik atas nama Nanik dan Supriyadi. “Kami tutup sampai izinnya semua beres,” ujarnya. (ewb/bas)