PBB-P2 Melebihi Target PAD

414
BERI APRESIASI: Bupati Demak HM Natsir dalam penarikan undian gebyar hadiah bagi wajib pajak di Alun-alun Kota Demak, kemarin (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
BERI APRESIASI: Bupati Demak HM Natsir dalam penarikan undian gebyar hadiah bagi wajib pajak di Alun-alun Kota Demak, kemarin (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

DEMAK – Pemkab Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terus berupaya meningkatkan realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada 2017 ini, realisasi per Oktober telah mencapai Rp 44.805.097.709 (Rp 44,8 miliar). Angka itu melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 44.500.000.000 (Rp 44,5 miliar).

Kepala BPKPAD Pemkab Demak H Suhasbukit mengatakan, penarikan PBB-P2  menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kepala Desa (Kades) dan Camat. Sebab, Kades dan Camat menjadi korodinator pemungutan PBB-P2 diwilayah masing masing.

Karena itu, ia berharap para kades yang baru dilantik bisa menarik PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun ini, Kecamatan Kebonagung tercatat sebagai kecamatan yang lunas PBB-P2 tercepat pertama. Selain itu, ada 135 desa yang lunas PBB-P2 tahun 2017.

Yaitu di Kecamatan Mranggen ada 2 Desa, Karangawen 8 Desa, Guntur 16 Desa, Sayung 8 Desa, Karangtengah 6 Desa, Bonang 17 Desa, Demak Kota 3 Desa/Kelurahan, Wonosalam 6 Desa, Dempet 9 Desa, Kebonagung 14 Desa, Gajah 16 Desa, Karanganyar 6 Desa, Mijen 10 Desa dan Kecamatan Wedung 14 Desa.

“Kita berharap, prestasi desa yang lunas ini dipertahankan dan kedepan semakin banyak yang lunas. Untuk desa yeng belum lunas bisa mencontoh desa yang telah lunas. Sebab, semua penerimaan PBB-P2 dialokasikan sepenuhnya untuk sektor pembangunaninfrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan diwilayah ini,” katanya disela gebyar hadiah bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Alun-alun Kota Demak, kemarin.

Suhasbukit menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan pembayaran PBB-P2 ini, pada 2018 akan dilaksanakan ID biling (payment online system). Sistem ini, kata dia, untuk mempermudah pembayaran secara kolektif dari petugas pemungut, mempermudah pengawasan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah inventarisasi validasi data piutang PBB-P2.

“Kita juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui pelaksanaan implementasi non tunai dan SP2D online dengan ujicoba mulai 1 November 2017. Ini sesuai surat edaran (SE) Mendagri Nomor 910/186/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi non tunai pada pemerintah daerah. Selain itu juga untuk membangun budaya masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak transaksi dengan pemda beralih menggunakan transaksi non tunai. Selain itu, mencegah manipulasi dan mark up belanja daerah oleh sektor swasta dan pemerintah serta cegah korupsi,” katanya.

Bupati Demak HM Natsir mengapresiasi BPKPAD yang telah meningkatkan realisasi PBB-P2 tersebut.“Partisipasi masyarakat  dalam pembangunan lewat pembayaran pajak harus ditingkatkan terus,” katanya. (hib/sct/bas)