KAJARI: Fransisca Juwariyah (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).
KAJARI: Fransisca Juwariyah (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU).

TEMANGGUNG—Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung, resmi menahan mantan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bhumi Phala Temanggung  RTK (Raharja Tri Kumuda). RTK tak sendiri. Ia ditahan bersama mantan Kepala Unit (Kanit) Tour and Travel PD Bhumi Phala, HW (Harya Wiraputra). PD Bhumi Phala merupakan BUMD milik Pemkab Temanggung yang mengelola objek wisata keluarga wahana air Pikatan Water Park.

“Pak RTK dan HW hari ini (kemarin, red) kita tetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menyelewengkan dana perusahaan (pengelolaan dana tour and travel),” ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung, Fransisca Juwariyah, kemarin petang.

Perempuan ramah yang intim disapa  Sisca ini membeber, pada 2015, PD Bhumi Phala membentuk unit perusahaan (anak perusahaan), yakni tour and travel, dengan menunjuk seorang Kanit. Tugas Kanit,  mengurus operasional. Nah, pada kurun waktu 2016-2017, terjadi ketidakberesan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Kanit.

“Sebagian besar pengguna jasa telah melakukan pelunasan (tour and travel) melalui rekening BNI (lewat Kanit) selaku pemegang tabungan. Namun, Kanit sering mengambil uang tanpa izin induk perusahaan (PD Bhumi Phala). Setiap habis perjalanan (trip), dia selalu mengambil uang (kas bon) dengan dalih uang muka  biaya operasional,” beber Kajari Sisca.

Sisca menyampaikan, karena pengambilan uang dilakukan terus-menurus, membuat seluruh keuntungan yang diperoleh unit tour and travel, menjadi tidak jelas. Padahal,  semua pengguna jasa telah membayar luas.  “Kerugian uang perusahaan mencapai Rp 662 juta. Sore ini  juga (kemarin), kedua tersangka akan kami titipkan ke Rutan Kelas II B Temanggung. Selanjutnya, dilakukan sidang Tipikor di Semarang,” kata Sisca.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Temanggung Suheli menambahkan, uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kanit Tour and Travel sebanyak Rp 662 juta. Lantas, apa yang dilakukan oleh RTK? “Untuk menutup uang tersebut, mantan direktur mengambil kredit dari BKK Pringsurat tanpa agunan.”

Seperti diketahui, sebelum ditangani Kejaksaan, muncul unjuk rasa dari karyawan Pikatan Water Park yang meminta RTK selaku direktur saat itu, untuk mundur. RTK lantas mundur dari jabatannya pada pertengahan Agustus 2017 lalu. Sebagai gantinya, Bupati Temanggung Bambang Sukarno menunjuk seorang pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan direktur. Bupati dan DPRD setempat dalam berbagai kesempatan menyarankan kasus yang membelit  PD Bhumi Phala Wisata dibawa  ke ranah hukum. (san/isk)