SEMARANG – DPRD Jateng dengan tegas menolak pemberian modal kepada Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang ada di provinsi ini. Sebab dari total 29 BKK di Jateng, hanya 14 yang kondisinya sehat. Sedangkan 15 BKK lainnya tidak sehat dan dituding melakukan praktik manipulatif, bahkan koruptif.

“Kami nggak mau nambahi modal, sebab banyak BKK yang bermasalah. Modal berapapun akan habis bila diberikan ke BKK yang tidak sehat,” kata Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. Dia mencontohkan temuan di BKK Pringsurat, Temanggung.

Temuan kasus kredit macet di BKK tersebut mencapai 90 persen lebih. Rukma mendesak kasus tersebut diusut tuntas secara hukum. Hal ini mengingat penyimpangan yang dilakukan manajemen BKK Pringsurat sudah keterlaluan dan tidak bisa ditolerir lagi.  Berdasarkan data yang diberikan pihak BKK Pringsurat, Total aset pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp 85,376 miliar. Sementara total kreditnya pada bulan yang sama sebesar Rp 107,311 miliar. “Kami menuntut pertanggungjawaban karena ini korupsi berjamaah,” katanya.

Rukma menambahkan ratusan miliar uang di BKK tersebut tidak jelas peruntukannya. Padahal itu adalah uang negara dari modal yang diberikan pemprov dan kabupaten/kota, serta uang rakyat dari para nasabah. “Ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Biro Perekonomian harus melakukan tindakan tegas sesuai aturan undang-undang,” paparnya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto menambahkan dari 29 BKK di Jateng, yang sehat hanya 14 BKK. Di BKK Pringsurat misalnya, pihaknya menemukan laporannya manipulatif. “Januari tahun ini dilaporkan rugi Rp 1,7 miliar dan Agustus kerugian menjadi Rp 37 miliar. Yang lebih parah, sudah 3 bulan karyawannya tidak gajian,” ungkapnya.

Sementara di BKK Batang lanjutnya, meski menurut laporan Non Performing Loan (NPL) kecil, dana yang ada disimpan di berbagai bank lain untuk mendapatkan bunga. Sementara BKK hanya memberikan kredit ke para karyawan. “Di BKK Pemalang juga ada temuan kredit macet Rp 22 miliar dan kredit fiktif Rp 11 miliar,” tandasnya.

Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan dirinya sudah membentuk tim untuk mengusut kasus kredit macet di BKK Pringsurat. “Dari sisi hukum, saya sudah minta ditindak. Ini kejadian sudah lama, dibongkar saja manipulasinya, nggak usah takut,” katanya. Tim tersebut berasal dari internal Pemprov.

Dia juga sudah meminta Biro Perekonomian untuk turun tangan mengatasi agar jangan sampai nasabah dirugikan. “Jangan sampai ada rush, penarikan uang besar-besaran dan peran pengawasan harus ditingkatkan agar ke depan tidak terjadi lagi,” paparnya. (ric)