Partisipasi Diperkirakan 60 Persen

Pilgub Jateng 2018

389

SEMARANG – Jumlah partisipasi warga Jateng pada Pilgub 2018 mendatang diperkirakan masih rendah. Yaitu sekitar 60 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Joko Purnomo menjelaskan, sebenarnya secara nasional ditarget 77,5 persen. “Tapi kami realistis di Jateng hanya bisa mendorong target 60 persen saja itu sudah luar biasa. Tapi kami berharap tetap tercapai target 77,5 persen,” terangnya, Minggu (29/10).

Untuk mencapai target itu, Joko mengaku telah menyiapkan berbagai upaya. Salah satunya mengemas kultur politik di Pilgub, hingga pendidikan politik untuk pemilih pemula. Selain itu, kualitas pemilih juga sangat diperlukan untuk menciptakan iklim Pilgub yang kondusif. “KPU tidak risau dengan jumlah pemilih. Yang kami utamakan adalah kualitas partisipasi, bukan kuantitasnya. Masyarakat harus bisa mengetahui apa saja norma dalam Pemilu,” tegasnya.

Dia berharap, warga Jateng mampu memperhatikan soal isu politik uang yang harus dihindari. Penyaluran hak suara menjadi tanggung jawab moral masyarakat untuk memilih calon yang dianggap mampu memimpin Jateng menurut nuraninya.

Dibeberkan, angka partisipasi pemilih paling rendah di Jateng ada di Kabupaten Pemalang. Menurutnya, di Pemalang merupakan wilayah dengan kondisi masyarakat banyak yang merantau. Jadi ketika coblosan, mereka tidak hadir karena sedang bekerja di luar daerah.

“Itu yang membuat angka partisipasi di Pemalang selalu rendah. Dalam pilihan Bupati pun juga rendah meski ada teori kedekatan pemimpin Bupati dengan Gubernur lebih dekat Bupatinya,” paparnya.

Mengantisipasi hal di serupa di Pemalang, Joko meminta petugas pemilih harus mengkonfirmasi kepastian hadir dari pengguna hak suara. Jika tidak memungkinkan hadir, maka bisa dicoret dari daftar pemilih tetap (DPT). Contohnya, WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang tak bisa pulang karena baru melaksanakan kontrak, bisa dikeluarkan dari DPT.

Selain mengantisipasi daerah dengan partisipasi yang selalu rendah, daerah dengan DPT yang selalu banyak kesalahan juga diantisipasi. Menurutnya, kerawanan Pilkada sangat relatif tergantung dari subjektifitas mana akan menilai.

“Dalam arti rawan money politics, semua daerah hampir ada. Kalau rawan soal keamanan kami serahkan kepada pihak keamanan. Tapi sejauh ini tidak ada yang sampai merusak logistik,” tandasnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro justru mewanti-wanti KPU untukĀ  memastikan seluruh warga yang punya hak pilih, masuk dalam daftar pemilih. Sebab, pada Pilkada 7 daerah di Pilkada 2017 lalu, masih ada warga yang tidak bisa memberikan hak pilih karena tidak masuk dalam dafrar pemilih.

Dia pun meminta KPU Jateng untuk intensif berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Utamanya terkait data perekaman KTP Elektronik (eKTP). “Data pemilih Pilgub Jateng 2018 itu sangat urgent, sebab dulu juga banyak masyarakat yang mestinya memiliki hak pilih tapi tidak terdaftar,” terangnya.

Dijelaskan, basis daftar pemilih adalah data kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut akan dikeluarkan pada semester kedua tahun ini, nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPU.

Meski begitu, sebelum data dikeluarkan oleh Kemendagri, Disdukcapil di tingkat kabupaten dan kota diharapkan memanfaatkan sisa waktu tahun ini untuk menyisir warganya yang belum melakukan perekaman eKTP. “Nanti penduduk yang memiliki hak pilih adalah yang sudah punya eKTP,” ucapnya. (amh/ric)