SOSIALISASIKAN SABER PUNGLI : Letkol CPM E. Agustian dari Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli didampingi Sekretaris I Satgas Saber Pungli Jateng AKBP Hidayat dan Sekretaris II Dhoni Widianto saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos Radar Semarang, semalam. Kunjungan diterima Korlip Ida Nor Layla dan Redaktur Ricky Fitriyanto (Adenyar wicaksono/jawa pos radar semarang).
SOSIALISASIKAN SABER PUNGLI : Letkol CPM E. Agustian dari Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli didampingi Sekretaris I Satgas Saber Pungli Jateng AKBP Hidayat dan Sekretaris II Dhoni Widianto saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos Radar Semarang, semalam. Kunjungan diterima Korlip Ida Nor Layla dan Redaktur Ricky Fitriyanto (Adenyar wicaksono/jawa pos radar semarang).

SEMARANG – Praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak membutuhkan penanganan yang serius. Pemberantasan pungli diharapkan dilakukan secara  tegas, terpadu, efektif, dan efisien. Tujuannya agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

“Jika korupsi yang dirugikan negara, pungli ini korbannya masyarakat. Karena itu masyarakat harus berani melapor, sekecil apapun pungli yang ditarik,” ujar Letkol CPM E. Agustian dari Pokja Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pusat saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos Radar Semarang, semalam. Ikut mendampingi Agustian, Sekretaris I Satgas Saber Pungli Jateng AKBP Hidayat dan Sekretaris II Satgas Saber Pungli Jateng Dhoni Widianto. Kunjungan diterima Korlip Jawa Pos Radar Semarang Ida Nor Layla dan Redaktur Ricky Fitriyanto.

Agustian mengungkapkan, dari laporan yang masuk ke pihaknya, praktik pungli masih banyak dilakukan di sektor pelayanan publik. Terutama berkaitan dengan pengurusan akta tanah. Dikatakannya, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dulu biayanya dibebankan kepada pemohon, kini sudah dibiayai negara. Celah ini yang banyak dimanfaatkan oknum pemerintah desa untuk menarik pungli. “Banyak juga yang bermain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) termasuk di izin penanaman modal dan galian C. Meskipun pelayanannya sudah memakai sistem, masih banyak oknum petugas yang bermain,” katanya.

Guna mengenalkan keberadaan Satgas Saber Pungli, pihaknya akan menggelar sosialisasi Perpres 87/2016 tentang Saber Pungli di Jateng, Selasa (31/10) pukul 09.00 di Hotel Grand Candi Semarang. Kegiatan tersebut akan dihadiri langsung Irwasum Polri sekaligus Kepala Satgas Saber Pungli Komjen Pol Dwi Priyatno. Sosialisasi akan diikuti 35 Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dari kabupaten/kota di Jawa Tengah, pelajar dan mahasiswa.

Dengan sosialisasi yang dilakukan, pihaknya berharap masyarakat aktif melaporkan praktik pungli. Yaitu melalui call center : 193/0812-1213-1323, SMS : 1193, telepon 08568880881/082112131323, email : lapor@saberpungli.id, atau web : saberpungli.id.

Laporan juga dapat ditujukan ke UPP provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing. “Pungli ini kan pengenaan biaya yang harusnya tidak ada menjadi ada. Jika ada pun, tarifnya tidak sesuai ketentuan. Kami akan usut sekecil apapun punglinya,” ungkapnya.

Menurut dia, Jateng merupakan provinsi ke 17 yang menjadi tujuan sosialisasi. Sekaligus provinsi ketiga setelah Sumatera Utara dan Jawa Barat yang sosialisasinya dihadiri langsung Kepala Satgas dan tim secara lengkap.

Dalam sosialisasi nanti, pihaknya berharap perwakilan pelajar dan mahasiswa yang hadir mampu menjadi kader di sekolah dan kampus masing-masing untuk memberantas pungli. Mereka juga diharapkan mengajak teman-temannya membuat komunitas anti pungli.

Sekretaris I Satgas Saber Pungli Jateng AKBP Hidayat mengatakan sejak dibentuk per 6 November tahun lalu, pihaknya telah menangani 35 kasus pungli dengan tersangka 69 orang. “Paling banyak terkait kasus Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria),” paparnya.

Korlip Jawa Pos Radar Semarang Ida Nor Layla mengatakan dibutuhkan sosialisasi yang gencar agar keberadaan Satgas Saber Pungli semakin diketahui masyarakat. Tujuannya agar laporan yang masuk meningkat dan semakin banyak kasus yang ditangani. (ric)