DEMAK-Dana desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa desa dari tahun ke tahun bertambah besar. Meski demikian, pengawasan dari aparat hukum pun makin ketat. Demikian disampaikan Bupati Demak HM Natsir di sela memberikan arahan terkait pengelolaan DD di hadapan para kepala desa di Pendopo, kemarin.

Menurutnya, kepastian adanya tambahan DD tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Presiden Jokowi saat semua kepala daerah dikumpulkan di Jakarta. “Dana desa akan ditambah terus, tapi juga diawasi terus penggunaannya. Karena itu, para kades harus lebih hati hati jangan sampai diselewengkan,” ingat bupati.

Menurutnya, pada 2015, dana desa untuk Demak total sebesar Rp 73, 85 miliar untuk 243 desa di 14 kecamatan. Dana itu terserap 100 persen. Kemudian, pada 2016 dikucurkan sebesar Rp 165, 8 miliar dan dapat terserap 100 persen. Sedangkan, pada 2017 ini dana DD ada Rp 211, 5 miliar yang dibagi dalam dua tahap pencairan 60 persen dan 40 persen.”Bagaimana pencairannya sulit atau tidak?” tanya bupati kepada kades.

Para kades pun kompak menjawab, bahwa pencairan DD makin sulit. Selain DD, pemerintah desa juga mengelola alokasi dana desa (ADD). Pada 2015 dikucurkan total sebesar Rp 67, 22 miliar, 2016 ada Rp 96, 66 miliar dan 2017 sebesar Rp 100, 6 miliar.

Menurut bupati, agar terhindar dari masalah hukum, para kades diharapkan dapat mengelola DD maupun ADD dengan transparan dan akuntabel. “Harus paham mekanisme pengelolaan dana tersebut. Jangan sampai terjerat hukum hanya karena tidak paham aturan,” kata bupati. (hib/ida)