PANDANGAN UMUM: Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Sarwo Edi saat membacakan pandangan umum terhadap RAPBD 2018 dalam rapat paripurna (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).
PANDANGAN UMUM: Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Sarwo Edi saat membacakan pandangan umum terhadap RAPBD 2018 dalam rapat paripurna (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).

Fraksi PAN DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan berbagai saran terhadap Nota Keuangan  Rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.  Di antaranya, dengan optimalisasi potensi PAD dan menyoroti kerusakan lingkungan.

JURU Bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten Magelang, Ahmad Sarwo Edi menyampaikan, fraksinya mengapresiasi target pendapatan asli daerah tahun 2018 sebesar Rp 350 miliar. Dengan rincian pajak daerah sebesar Rp 119 miliar, retribusi daerah Rp 22,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 20 miliar, dan pendapatan yang sah Rp 182,7 miliar.

“Akan tetapi, Fraksi Partai Amanat Nasional memiliki harapan besar adanya tingkatan pendapatan tersebut karena potensinya masih terbuka lebar. Contoh, pajak parkir, retribusi parkir, pajak rumah makan, pendapatan pasar tertentu masih bisa ditingkatkan dan tidak lupa terkait dengan pajak penerangan jalan umum,” kata Ahmad Sarwo Edi.

Edi mengatakan, Fraksi Partai Amanat Nasional berharap agar uang yang disimpan di perbankan jumlahnya dibatasi. Meski berimplikasi terhadap pendapatan asli daerah, namun lebih bermanfaat jika digunakan untuk belanja modal. Lebih tepatnya, untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat eksistensi BUMD, Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban mendukung BUMD yang dimiliki agar lebih kuat. Sehingga nantinya BUMD mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

“Melihat kondisi BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, memiliki tingkat kemampuan yang lebih baik,” kata Edi.

Dikatakan,  Fraksi Partai Amanat Nasional menerima dengan baik dan sepakat dengan Prioritas Pembangunan APBD 2018 yang disampaikan oleh bupati. Terpenting, dalam pelaksanaannya, bisa menjaga dengan baik, agar semua anggaran yang tersedia bisa terserap secara maksimal. Dengan begitu, maka  sisa lebih perhitungan anggaran  (Silpa) bisa ditekan.

“Fraksi Partai Amanat Nasional berharap angka Silpa di kisaran Rp 100 miliar. Artinya, tetap mengedepankan  kejujuran dan transparansi serta menjauhkan diri dari praktik-praktik KKN yang tampaknya masih menjadi ancaman bagi semua pihak terkait, dengan pelaksanaan pembangunan bersangkutan. Khusus untuk prioritas pembangunan lingkungan hidup, keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana,” urai Edi.

Fraksi Partai  Amanat Nasional juga mengamati banyaknya kerusakan lingkungan akibat penambangan di lereng gunung Merapi dan sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Kali Progo yang semakin tidak terkendali. Akibatnya, mengancam terjadinya bahaya dan bencana di lokasi penambangan.

“Kami berharap agar jangan sampai hal ini terjadi. Juga berharap agar siapa pun yang melakukan penambangan di wilayah Kabupaten Magelang, benar-benar bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi atas perbuatannya. Sehingga jangan sampai karena ulah mereka, tapi kemudian menyengsarakan masyarakat di sekitarnya.”

Fraksi Partai Amanat Nasional  juga berharap ada pengawasan yang super ketat atas penambangan galian C khususnya. Artinya, bukan sekadar memungut pajak yang bersumber dari kegiatan penambangan. “Fraksi Partai Amanat Nasional berharap agar saudara Bupati, masih bisa mendorong pendapatan sebesar Rp 2,229 triliun lebih  ini dapat ditingkatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Magelang, baik yang bersumber dari PAD, Bantuan Gubernur, maupun APBN.”

Setelah melihat angka besarnya belanja daerah yang mencapai Rp 2,573 triliun lebih–bahkan hampir mencapai Rp 2,574 triliun— Fraksi Amanat Nasional melihat bahwa ibarat pengeluaran rumah tangga, maka anatomi APBD Kabupaten Magelang ini masih selalu besar pasak daripada tiang. Sebab, ternyata ada defisit anggaran  mencapai Rp 308,231 miliar lebih.  (adv)