Bagimana Hukum Kartu Kredit?

542

Ibu Dini S Purwono, sebenarnya bagaimana hukum di Indonesia mengenai kartu kredit. Jika customer (pemegang kartu kredit) tidak sanggup membayar utang dan bunganya, lalu apa tindakan dari pihak bank yang dibenarkan oleh hukum? Mengingat pada waktu aplikasi kartu kredit tidak ada perjanjian sita-menyita ataupun dijelaskan sanksi-sanksi pidananya. Terima kasih penjelasannya.

Chandra Eka, Kaliwungu, Kendal

0815480222xx

JAWABAN:
Bapak Chandra yang saya hormati. Prinsip dasar penjaminan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPer yang pada pokoknya mengatur bahwa seluruh barang-barang debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, adalah merupakan jaminan untuk seluruh perikatan-perikatan hutangnya. Ini yang disebut sebagai “jaminan umum kebendaan”.

Jadi meskipun tidak ada perjanjian khusus mengenai jaminan pada saat aplikasi kartu kredit, namun sepanjang pemegang kartu kredit mempunyai hutang kepada bank berdasarkan penggunaan kartu kreditnya, maka secara hukum seluruh harta benda pemegang kartu kredit adalah merupakan jaminan bagi pelunasan kewajiban pembayarannya kepada bank.

Kemudian pasal 1132 KUHPer mengatur bahwa barang-barang debitur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1131 adalah menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur dan karenanya hasil penjualan barang-barang itu harus dibagi kepada seluruh kreditur berdasarkan perbandingan piutang masing-masing.

Perlu dipahami bahwa posisi kreditur konkuren adalah berbeda dengan kreditur separatis. Di mana kreditur separatis memiliki hak istimewa untuk didahulukan berdasarkan perjanjian jaminan secara khusus, seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan. Dalam hal ini, kreditur separatis dapat langsung mengeksekusi objek jaminan sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian. Kreditur separatis tidak harus “berbagi” dengan kreditur lain.

Berbeda halnya dengan kedudukan bank dalam kaitannya dengan kartu kredit, di mana bank adalah kreditur konkuren, yakni kreditur yang tidak memiliki hak istimewa/hak untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur lain karena tidak adanya perjanjian jaminan secara khusus antara bank dengan pemegang kartu kredit.  Dengan demikian, bank, sebagai kreditur konkuren, tidak dapat serta merta mengambil/menyita harta benda pemegang kartu kredit karena kreditur konkuren harus “berbagi” dengan kreditu lain.

Dalam hal seluruh harta benda debitur tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, maka pembayaran kepada para kreditur akan dibagi pro rata, yakni sesuai dengan perimbangan jumlah piutang masing-masing.  Yang dapat dilakukan bank dalam hal ini adalah melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan yang berwenang atas kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pemegang kartu kredit berdasarkan aplikasi kartu kredit yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.

Umumnya semua syarat dan ketentuan mengenai pembayaran bunga, pokok dan sanksi ada dalam aplikasi tersebut, di mana semua syarat dan ketentuan tersebut serta merta secara hukum mengikat pihak yang mengajukan aplikasi pada saat aplikasi tersebut ditandatangani. Karena itu, setiap orang perlu berhati-hati dan membaca segala sesuatu sebelum membubuhkan tanda tangan.  Adapun sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, pihak bank harus terlebih dahulu mengirimkan peringatan tertulis minimal tiga kali kepada debitur. Apabila peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh debitur, maka kreditur (pihak bank) dapat mengajukan persoalan ini ke pengadilan. Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)


Pertanyaan seputar permasalahan hukum, khususnya hukum perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS / WA 081 228 87287