12 DPAC PKB Boikot Pertemuan DPC

504

UNGARAN–Sebanyak 12 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Semarang memboikot pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Semarang. Padahal pertemuan yang diselenggarakan pada Sabtu (21/10) lalu tersebut, dalam rangka sosialisasi kepengurusan partai yang baru.

Ketua DPAC Kecamatan Tuntang, Safrudin mengatakan pemboikotan tersebut dilakukan sebagai respon atas SK DPP PKB Nomor: 24006/DPP-03/VI/A.1/X/2017 tertanggal 7 Oktober 2017 perihal Penetapan Susunan DPC PKB Kabupaten Semarang. “Dalam SK tersebut tidak sesuai dengan mayoritas aspirasi yang berkembang di kalangan DPAC,” ujar Safrudin, Rabu (25/10) kemarin.

Di samping itu, karena penerbitan SK DPP PKB tidak memenuhi standar yang diatur dalam ketentuan pasal (16) ayat (1) AD/ART PKB. Pasal tersebut berbunyi susunan kepengurusan partai di masing-masing tingkatan organisasi partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri atas Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. “Sedangkan komposisi susunan pengurus dalam lampiran SK DPP PKB hanya mencantumkan Dewan Tanfidz dan menghilangkan Dewan Syura,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Forum DPAC PKB se-Kabupaten Semarang Nur Hidayat. Akar permasalahan terjadinya pemboikotan tersebut bermula dari saat digelarnya Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPC PKB di Getasan yang dilaksanakan pada 15 Januari 2017 silam.

Dalam kegiatan tersebut muncul tiga kandidat Ketua DPC di antaranya Asof, Basari, dan Badarudin. “Karena tidak ada kata sepakat di antara 3 kandidat, maka kegiatan Muscablub tidak dapat diteruskan alias dibatalkan oleh petugas DPP PKB yang hadir di acara Muscablub,” kata Nur.

Dikarenakan pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh DPP PKB dan dinilai tanpa berdasarkan kesepakatan peserta Muscablub, maka 12 DPAC mengadakan pertemuan pada 18 Januari 2017.

Hasil dan kesepakatan dalam pertemuan tersebut menjelaskan jika 12 DPAC menolak diselenggarakan Muscablub Ulang. Juga menyerahkan sepenuhnya penetapan susunan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Semarang periode 2017 – 2022 kepada DPP PKB.

Dengan catatan bahwa DPP harus tetap mempertimbangkan mayoritas aspirasi yang berkembang di kalangan DPAC yaitu posisi Ketua Dewan Syura diamanatkan kepada Mastur Irfan dan posisi Ketua Dewan Tanfidz diamanatkan kepada Asof.

“Hasil kesepakatan tersebut telah dikirim kepada DPP PKB melalui surat tertanggal 18 Januari 2017, dan surat tersebut telah diverifikasi secara faktual oleh DPP PKB di kantor DPW PKB Provinsi Jateng pada 13 Februari 2017,” katanya.

Selama kurang lebih 5 bulan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Semarang dibiarkan kosong dan tidak ada kegiatan apapun. Karenannya pada 7 Oktober 2017 menjelang tahapan kegiatan pemilu 2019 yaitu pendaftaran partai di KPU, DPP PKB menerbitkan SK kepengurusan DPC PKB Kabupaten Semarang.

Dimana komposisi kepengurusannya tidak sesuai dengan mayoritas aspirasi yang berkembang di kalangan DPAC. Menurut Nur, hal paling serius berkait SK DPP tentang kepengurusan DPC PKB Kabupaten Semarang yaitu dihilangkannya Dewan Syura dalam kepengurusan partai.

“Karena hal ini dapat dipersepsikan bahwa PKB sudah meninggalkan para ulama atau kiai sebagai deklarator PKB baik di pusat maupun di tingkat daerah,” ujarnya. (ewb/ida)