Warga Resah Mobilisasi Alat Berat

319

SLEMAN—Sejumlah warga yang terdampak proyek pembangunan bandara dan Pelabuhan Adikarto Kulonprogo, memprotes keberadaan alat-alat berat di lingkungan mereka. Selain tidak diberitahu proyek apa lagi yang akan digarap kontraktor, mobilisasi alat-alat berat membuat warga setempat tidak nyaman. Lingkungan menjadi berdebu, sehingga dianggap tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan. Protes dilakukan pada Senin (23/10) lalu, dengan mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).

Warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates Kulonprogo, Tri Sukarno, menyampaikan keresahan terkait bertenggernya alat-alat berat di desanya. Untuk itu, ia ingin bertanya kepada pihak BBWSO, terkait pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan.

Tri mengamati ada alat berat di seberang Sungai Desa Glagah. “Nah, kami datang ke sini ingin mengetahui apakah akan ada pembangunan, soalnya perizinan ini, kami tidak tahu menahu sebelumnya,” kata Tri saat ditemui jurnalis usai beraudiensi di kantor BBWSO.

Warga juga menanyakan apakah masyarakat bisa menolak kegiatan tersebut, setelah dilakukan sosialisasi. Satu sisi, warga masih trauma dengan sikap salah satu kontraktor. “Masyarakat lumayan lama berdampingan dengan pemborong. Yang menjadi catatan kami, kami tidak banyak dilibatkan, kami tidak diuwongke,” sesal Tri.

Terlepas dari dampak negatif seperti air asin bercampur air tawar, warga melihat mobilisasi alat berat menghasilkan debu yang mengganggu aktivitas masyarakat. Toh, terlepas dari dampak negatif tersebut, Tri juga melihat dampak positifnya. Kata Tri, masyarakat sepakat adanya pengerukan. “Tentu selama tidak merugikan dan tidak menimbulkan dampak maupun keresahan.”

Ketua Bidang Organisasi Paguyuban Warga Terdampak Bandara, Irawan Yogo mengatakan, hasil musyawarah warga, memutuskan pihaknya akan menolak kegiatan para kontraktor jika meresahkan warga. Selama ini, warga yang awalnya bertani sudah mengalah, beralih menjadi pelaku wisata. “Ada juga kekhawatiran, imbasnya ke kegiatan pariwisata.”

Kata Irawan, warga menginginkan masalah yang ada di daerah pembangunan, diperbaiki terlebih dahulu. Seperti pasir yang saat ini turun ke muara untuk dibendung. Juga pembangunan tidak berdampak buruk kepada masyarakat.

Kepala Seksi Perencanaan Operasi BBWSO, Antyarsa Ikana Dani, menyampaikan, ada dua permohonan yang masuk untuk meminta izin pengerukan. Namun, izin kedua kontraktor tersebut masih diproses. “Tentu kami berterima kasih sudah diberi masukan oleh warga.”

Dani menyampaikan, sebelum beraktivitas, pelaksana proyek wajib menyosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. “Nanti kita akan beri tahu kepada kontraktor pembangunan itu sudah izin warga atau belum, karena sosialisasi adalah syarat.” (jpg/isk)